Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly mengharapkan pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pemulihan perekonomian desa.
Hal tersebut diungkapkan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (6/9/2022).
Baca Juga: Ketua DPR Sorot Santri Pondok Pesantren Gontor yang Tewas Dianiaya: Apapun Alasannya, Kekerasan Tidak...
Guna mendukung pemulihan perekonomian desa, Anggota Komisi XI ini meminta keberlanjutan dan efektivitas peran BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan memperjelas detail informasi terkait batasan-batasan pengelolaan dana desa.
“Untuk itu kedua institusi ini urgensi melanjutkan kontribusinya untuk memastikan pelbagai program-program pembangunan desa termasuk pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia dilansir dari fraksi.pks.id pada Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Santri Pondok Pesantren Gontor Tewas Dianiaya, Wapres Ma'ruf Buka Suara, Persilahkan Pihak Keluarga Untuk...
Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan tantangan pemulihan perekonomian di desa kini semakin tertekan ketika Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Jika salah memitigasi dikhawatirkan bukan saja memperlambat pemulihan ekonomi desa, namun meningkatkan kemiskinan di pedesaan,” pungkasnya.
Baca Juga: Soal Kenaikan Harga BBM, Sri Mulyani Beberin Hal Ini, Dengar Ya!
Menurut Junaidi, semestinya pemulihan ekonomi desa yang masih berjalan ini perlu didukung dengan stabilitas ekonomi, namun yang terjadi masyarakat kini dihadapkan pada kenaikan pelbagai kebutuhan bahan pokok dan transportasi masyarakat pedesaan sebagai implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian desa perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh termasuk memperdalam keberpihakan nyata dari pemerintah,” tutupnya.
