Pengacara Keluarga Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) Johnson Panjaitan mengkritik keras rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang digelar pada Selasa (30/8/2022) lalu. Dia mengatakan rekonstruksi tersebut hanya untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dan Istrinya Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan berencana itu.
Pasalnya reka ulang peristiwa pembunuhan itu kata dia, hanya menonjolkan adegan dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir J. Padahal laporan soal dugaan pelecehan seksual itu sudah diberhentikan polisi namun tiba-tiba isu asusila itu dimunculkan lagi gelaran rekonstruksi tersebut.
“Kelihatannya ini canggih sekali yang terjadi sekarang, kecanggihannya terutama balik lagi dulu saya singgung sedikit soal motif. Karena kan ini gak ada pelaporan, pelaporannya sudah di-SP3, tahu-tahu motif itu tiba-tiba muncul sekarang dan dipraktikkan di salah satu telenovela," kata Johnson Panjaitan di kanal Youtube Refly Harun dikutip Populis.id Kamis (8/9/2022).
Menurut Johnson kasus pembunuhan Brigadir J rawan dimanipulasi, untuk itu dia mengajak masyarakat untuk bersama - sama mengawal dan memelototi pengusutan kasus ini, bila lengah, maka kasus ini bisa semakin tidak jelas pengusutannya, sehingga para tersangka juga tidak akan diproses sesuai aturan hukum.
"Di sini saja sudah terlihat mengkhawatirkan. Jadi kita harus pasang mata sungguh-sungguh, pikiran dan hati kita, serta pengetahuan untuk melihat ini," tegasnya.
Selain muncul dalam adegan rekonstruksi, dugaan pelecehan seksual kepada Putri Candrawathi itu juga diungkit kembali Komnas HAM dalam laporannya yang diserahkan kepada Polri. Lembaga negara itu meyakini aksi pelecehan itu benar adanya, kendati kasus ini sebelumnya sudah ditutup. Untuk itu Komnas HAM meminta polisi untuk menindaklanjuti dugaan aksi asusila itu.
Terkait hal ini, Jhonson menduga Komnas HAM dan dan Ferdy memang sudah bersekongkol untuk mengaburkan fakta - fakta pembunuhan Brigadir J. Lembaga ini disebutnya tengah bekerja untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dari ancaman hukuman atas peristiwa pembunuhan sadis itu.
"Sekarang ini kan kalau saya lihat ya, yang tidak kelihatan kan dilakukan koordinasi karena kan pelimpahan pertama sudah ada, kemudian katanya dikembalikan," ucapnya.
Johnson Panjaitan juga mencurigai adanya koordinasi antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Lebih lanjut, Johnson Panjaitan mengungkapkan berkas pembunuhan Brigadir J saat ini belum menggambarkan keinginan keluarga dan pihak kuasa hukum.
"Ini sudah rekonstruksi, handphone gak jelas, laptop gak jelas, uang, kartu ATM gak jelas, Satgasus gak jelas. Karena ketidakjelasan ini, maka wajar saja rakyat mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk mendekatkan pada latar belakang latar belakang ini," sambungnya.
