Denger Nih! Masyarakat Jangan Ragu Laporkan Penyelewengan BLT BBM ke DPR

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori meminta masyarakat jangan ragu melaporkan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada DPR.

"Semisal mengenai BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun. Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up,” kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Bukhori mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah sumber daya yang memadai, di antaranya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di dapil masing-masing.

Baca Juga: Survei Indikator: Mayoritas Warga Lebih Setuju Subsidi Harga BBM Daripada BLT

Menurutnya, dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.

“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan. Supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan, apabila mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya merupakan cara paling efektif. Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII dapat berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yakni Kementerian Sosial.

Baca Juga: Soal Pemerintah yang Janji akan Berikan BLT BBM Sebagai Pengalihan Subsidi BBM, Said Didu Beri Tanggapan Begini, Menohok!

"Sebab, jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial. Apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya," ungkapnya.

Sementara, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial pada nomor telepon 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan. Banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya. 

"Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung Anggota Dewan dan sampaikan keluhannya. Selain itu, juga bisa melalui stafnya atau orang-orangnya di dapil karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos. mengingat selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin baik dan tidak ada jara,"pungkasnya.