Bjorka Membabi Buta Sebar Data, PKS Teriaki Pemerintah: Memalukan Ini Bukan Bocor, Tapi Jebol!

Bjorka Membabi Buta Sebar Data, PKS Teriaki Pemerintah: Memalukan Ini Bukan Bocor, Tapi Jebol! Kredit Foto: Twitter/Bjorka

Kebocoran data secara beruntun terus menimpa beberapa kementerian/ lembaga negara. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta segera dilakukan audit keamanan siber seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menurutnya kejadian kebocoran data secara beruntun ini sangat memalukan, ada kesan sistem keamanan siber milik pemerintah sangat lemah.

"Sekarang data-data ini bukan bocor lagi, tapi sudah jebol, bobol semua. Sehingga  mendesak dilakukan audit security atas semua penyimpanan data di Kementerian atau Lembaga," katanya kepada Populis.id pada Selasa (13/09/2022).

Baca Juga: Ketar-ketir Lawan Hacker Bjorka, Presiden Jokowi Bentuk Tim Asesmen! Tugasnya...

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa resiko dari kebocoran data ini sangat besar. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam warga masyarakat.

"Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor," terangnya.

Baca Juga: Satu Indonesia Dibikin Heboh Sama Bjorka, Orang Golkar Bilang Pengamanan Siber Kita Lemah!

Oleh sebab itu Sukamta meminta pemerintah serius untuk mengatasi kejadian yang terus berulang ini. Gugus Tugas Keamanan Siber yang sudah dibentuk pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis.

"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector segera lalukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data," tegasnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik. 

"Disepakatinya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi 1 dan Pemerintah tentu satu hal yang menggembirakan. Keberadaan regulasi ini harus segera diikuti dengan membuat rodmap, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamaman siber yang kuat," pungkasnya.

Baca Juga: Ditolak Heru Budi, Inikah Alasan Reuni Aksi 212 Tidak Digelar di Monas?

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover