Mas Anies Diminta Tak Bikin Kebijakan Lagi Jelang Lengser, Anak Buahnya Langsung Pasang Badan, Omongan Ketua DPRD DKI Dibantah Habis-habisan

Mas Anies Diminta Tak Bikin Kebijakan Lagi Jelang Lengser, Anak Buahnya Langsung Pasang Badan, Omongan Ketua DPRD DKI Dibantah Habis-habisan Kredit Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan yang diminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk tidak lagi membuat kebijakan strategis karena masa jabatannya di DKI segera berakhir dalam beberapa hari ke depan. 

Yayan menegaskan, sebagai kepala daerah yang masih sah, Anies Baswedan boleh-boleh saja membuat kebijakan apapun selama hal itu tidak melanggar peraturan. Lagi pula kata Yayan sejauh ini tidak ada peraturan yang melarang kepala daerah membuat kebijakan strategis jelang purna tugas. 

Baca Juga: Putri Candrawathi Disebut-sebut Ikut Menembak Brigadir J Hingga Tewas, Pengacara Bharada Eliezer Langsung Nyahut, Kata-katanya Bikin Kaget!

“Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku,” ujar Yayan dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022). 

Yayan lantas menanyakan dasar yang dipakai Prasetyo sebagai alas hukum untuk  mengeluarkan larang tersebut. 

Menurut Yayan, jika larangan tersebut didasarkan pada Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

“Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu, sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu,” ungkap Yayan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama (1) satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan tugas dan wewenang Gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 UU No.23/2014.

Baca Juga: Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sudah Tak Penting, Pernyataan Mahfud MD Dibantah Habis-habisan Eks Hakim Agung: Itu Syarat Mutlak!

“Karena itu ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan Gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada Gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan Pilkada (peserta pilkada),” tegas Yayan.

Baca Juga: Putri Candrawathi Mengamuk Sejadi-jadinya ke Ferdy Sambo: Dari Awal Saya Sudah Tidak Mau, Kenapa Kamu Melibatkan Saya dalam Skenario Ini?

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover