Menohok! Omongan Ketua DPRD Dibantah, Anies Baswedan Disebut Boleh Bikin Kebijakan Strategis Sampai Lengser!

Menohok! Omongan Ketua DPRD Dibantah, Anies Baswedan Disebut Boleh Bikin Kebijakan Strategis Sampai Lengser! Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhana menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih bisa menentukan kebijakan jelang berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Ia bahkan menyebut bahwa hal tersebut sama sekali tak menyalahi aturan.

“Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku,” kata Yayan dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Karena Orang Dekat Jokowi, PSI Condong Dukung Heru Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies: Dia Tahu Prioritas Presiden...

Pernyataan Yayan ini secara tidak langsung telah membantah pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang sebelumnya melarang Anies untuk membuat kebijakan strategis hingga satu bulan ke depan.

Prasetio menjelaskan sebulan terakhir yang dimaksud terhitung setelah rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang digelar kemarin, 13 September, hingga 16 Oktober 2022.

Yayan menjelaskan, apabila larangan tersebut didasarkan pada pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

“Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu, sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu,” jelasnya.

Baca Juga: Mas Anies Diminta Tak Bikin Kebijakan Lagi Jelang Lengser, Anak Buahnya Langsung Pasang Badan, Omongan Ketua DPRD DKI Dibantah Habis-habisan

Selain itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama (1) satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan tugas dan wewenang Gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 UU No.23/2014.

“Karena itu, ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan Gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada Gubernur dalam jabatan normal dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada (peserta pilkada),” tegas Yayan.

Adapun ketentuan tersebut bersifat khusus (lex spesialis) dalam kaitannya dengan pembatasan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur pada masa pemilihan Gubernur. 

Hal ini diperjelas dengan klausul pasal 71 ayat  (5) yang menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, Yayan juga menjelaskan bahwa Paripurna terkait Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 oleh DPRD DKI Jakarta, hanya merupakan rangkaian proses administrasi semata.

“Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama,” jelasnya.

Baca Juga: Reuni 212 Nggak Digelar di Monas Tapi di Masjid At-Tin, Begini Penjelasan Tangan Kanan Habib Rizieq, Simak Baik-baik!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover