Setelah Diobok-obok Bjorka, Pemerintah Akhirnya Bikin Satgas Perlindungan Data

Setelah Diobok-obok Bjorka, Pemerintah Akhirnya Bikin Satgas Perlindungan Data Kredit Foto: Twitter/Bjorka

Pemerintah resmi membentuk Satgas Perlindungan Data yang terdiri dari pihak Kemenko polhukam, Badan Intelijen Negara (BIN), Kemkominfo dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa pembentukan satgas ini karena dua alasan. Pertama, Satgas dibentuk agar Pemerintah lebih berhati-hati dalam membangun sistem siber.

"Kita membuat satgas untuk lebih berhati-hati karena dua hal. Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar kita membangun sistem yang lebih canggih," katanya kepada awak media pada Rabu (14/09/2022).

Baca Juga: Akibat Dosa ini, Anak Buah Ferdy Sambo Dimutasi 2 Tahun

Mahfud menyebutkan bahwa yang kedua, DPR akan segera mengesahkan  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dan dalam undang-undang itu mengamanahkan agar ada tim tertentu yang bergerak dalam hal keamanan siber.

"Di undang-undang Itu memang  memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia, sampai sekarang belum ada, sampai detik ini, tapi kita akan menjadikan ini sebagai pengingat kepada kita semua agar kita sama-sama berhati-hati," ucapnya.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Bjorka Hanya Sebar Data Umum: Ini Bukan Rahasia Negara Misalnya Zaman SBY, Percakapan Presiden dan PM Australia Bocor

Sementara itu, Menkominfo Johny G Plate  menyampaikan bahwa serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya, ia mengimbau kepada penyelenggara sistem elektronik privat agar memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing, karena itu kewajibannya.

"Mereka harus memastikan teknologinya terus diupdate atau ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem managementnya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai," tuturnya.

Baca Juga: Gegara Bjorka Semena-mena Sebar Data, Muncul Desakakan Evaluasi Dana Besar Infrastruktur Siber Nih!

Politisi Partai Nasdem ini mewanti-wanti agar penyelengara sistem elektronik lingkup privat tidak lengah dan selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan dugaan. 

"Perlu berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektronik dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada data sistem elektronik nya masing-masing," pungkasnya.

Baca Juga: Niat Kaesang Masuk Politik Dikuliti, Ternyata Trah Jokowi Mau Nyaingin Trah Soekarno!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover