PSI Tolak Pembentukan Tim Khusus Anti Serangan Bjorka: Bisa Buang-Buang Anggaran!

PSI Tolak Pembentukan Tim Khusus Anti Serangan Bjorka: Bisa Buang-Buang Anggaran! Kredit Foto: breached.to

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak perlu membentuk tim khusus untuk memperkuat keamanan siber Indonesia dari serangan hacker seperti Bjorka.

Jubir PSI Sigit Widodo mengatakan, sebaiknya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengoptimalkan tim yang sudah ada mengurus keamanan siber.

“Tidak perlu membentuk lagi tim baru apalagi meminta anggaran tambahan di tengah ekonomi yang sedang sulit,” kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Mahfud MD Ngaku Sudah Kantongi Indentitas Hacker Bjorka, Mabes Polri Beri Respons: Tim Gabungan Masih Bekerja!

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah memiliki tim respons darurat keamanan siber sejak 15 tahun silam.

“Pada 4 Mei 2007, Kominfo membentuk gugus tugas bernama Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure atau yang populer dengan singkatannya, ID-SIRTII,” ungkap Sigit.

Pembentukan ID-SIRTII saat itu digagas oleh para pemangku kepentingan, khususnya Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia.

Baca Juga: Bjorka Mulai Meresahkan, Kini Keberadaannya Udah Dikuliti! Mabes Polri Ngomong Begini

"Karena semakin maraknya kejahatan siber di awal 2000-an. Sebutlah posisi Indonesia yang saat itu peringkat kedua penipuan daring di bawah Ukraina, defacing situs KPU, poisoning DNS situs milik Presiden SBY, hingga perang siber yang saat itu kerap terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan Australia,” ujar Sigit.

ID-SIRTII bertugas melakukan sosialisasi keamanan sistem informasi, melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, dan peringatan dini terhadap ancaman pada jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri.

“ID-SIRTII juga bertugas melakukan pendampingan untuk meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan di instansi dan lembaga strategis di Indonesia, dan menjadi pusat koordinasi keamanan siber. Intinya berfungsi seperti yang diperintahkan oleh presiden kepada Kominfo dan BSSN kemarin, “ kata Sigit.

Baca Juga: Tangkal Serangan Bjorka, Jokowi Bentuk Tim Khusus Tangani Kebocoran Data

Pada 2017, ID-SIRTII dikeluarkan dari Kominfo dan digabungkan dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menjadi BSSN.

“Sayangnya, sejak digabungkan dengan Lemsaneg menjadi BSSN, peran ID-SIRTII di Komunitas TIK malah tidak terdengar dan beberapa tahun terakhir kita lihat semakin maraknya serangan siber di Indonesia,” ungkap Sigit.

Oleh karena itu, PSI berharap ketimbang membentuk tim respons darurat baru, sebaiknya ID-SIRTII kembali diaktifkan dengan memasukkan pakar-pakar keamanan siber seperti saat di bawah Kominfo.

Selain itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif dalam tim respons darurat. “Pelibatan komunitas TIK kita terbukti efektif meningkatkan keamanan siber karena pada dasarnya Indonesia adalah negara gotong-royong,” pungkas Sigit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate membentuk tim khusus untuk menangani serangan siber dari hacker Bjorka yang belakangan ini heboh membocorkan data pemerintah.

Baca Juga: Niat Kaesang Masuk Politik Dikuliti, Ternyata Trah Jokowi Mau Nyaingin Trah Soekarno!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover