Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti utang terselubung Pemerintah Indonesia ke Cina. Masalah ini disorot PKS sebagai bahan evaluasi dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, nilai utang yang fantastis itu merupakan imbas dari keputusan instan dari Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Kata dia, jika semua keputusan ditimbang masak-masak, maka utang negara tak mungkin sebesar sekarang ini.
"Ini dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini ditanggung APBN,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).
Adapun utang terselubung itu, diungkapkan dalam hasil Lembaga Riset Keuangan asal Amerika Serikat bernama AidData yang memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke China sebesar Rp245 triliun diduga untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.
Sebagian besar merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI). Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.
“Jangan sepelekan temuan ini," tegas Mardani.
Tidak hanya masalah utang negara, Mardani Ali Sera juga menyoroti sejumlah kasus lain yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir ini salah satunya terkait penegakan hukum yang menurutMardani Ali Sera kian melemah belakangan ini.
Baca Juga: PKS Punya 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Ada 3 Catatan, Pertama...
“Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak patut diduga menjadi penyebab. Seperti kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di bawah umur oleh ayah kandung di Luwu Timur (Sulsel) yang membuat polisi membuka kembali kasus ini.”
“Juga kasus ‘smackdown’ mahasiswa si Tangerang mestinya bisa menjadi cambuk peningkatan penedekatan nan humanis demi kepolisian yang presisi,” ujarnya.
Kemudian, isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK. Yang menjadi perhatian pihaknya adalah amat disayangkannya sikap diamnya Presiden Jokowi saat menangani polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK.
Baca Juga: Moeldoko Temui Pendemo, Ketua Milenial Indonesia Bersuara: Bukti Jokowi Terima Kritik
“Polemik TWK KPK dan diamnya Pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK,” sorot Mardani.
