Fokus Menyelesaikan Masalah Honorer, Menpan RB Ungkap Penyebabnya, Ternyata Oh Ternyata

Fokus Menyelesaikan Masalah Honorer, Menpan RB Ungkap Penyebabnya, Ternyata Oh Ternyata Kredit Foto: Istimewa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas tengah fokus menuntaskan masalah honorer.

Penuntasan masalah tersebut terkait dengan penghapusan honorer pada 28 November 2023.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 7 September, ia langsung gerak cepat. Salah satu yang diprioritaskan merupakan menuntaskan masalah honorer K2 dan K1.
"Sejak dilantik jadi menteri, saya ditelepon para bupati. Mereka meminta solusi untuk penyelesaian honorer," kata MenPAN-RB Azwar Anas, Minggu (18/9/2022).

Ia pun bisa merasakan permintaan para kepala daerah. Karena, selama 10 tahun menjadi bupati, honorer menjadi salah satu masalah yang krusial. Para kepala daerah juga meminta solusi dari KemenPAN-RB terkait tenggat waktu penyelesaian honorer.
Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Juga: Komnas HAM Tidak Menemukan Perintah Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J, Benny K Harman: Sejak Kapan Komnas HAM Jadi Juru Bicara Mabes Polri?

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, diberikan tenggat waktu lima tahun untuk pelaksanaan regulasi tersebut.
Dengan demikian, pada 28 November 2023 hanya ada PNS dan PPPK. Honorer atau tenaga non-ASN tak ada lagi.
"Itu semua regulasi ya, tetapi ada permintaan dari kepala daerah yang meminta solusi lainnya. Itu yang membuat saya gerak cepat," ucapnya.

Untuk mencarikan skema penyelesaian honorer, Menteri Anas membahasnya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Anas juga membicarakannya dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Mohon doanya, semoga dalam sisa waktu dua tahun ini, saya bisa menyelesaikan masalah honorer yang memang sudah bertahun-tahun ini menjadi polemik di daerah," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar kepala daerah intens melakukan pendataan honorer di sistem aplikasi BKN sehingga bisa dicarikan solusi penyelesaian tenaga non-ASN tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan Siap Nyapres Kalau Ada yang Usung Dirinya, Ferdinand: Dia Sedang Berhasrat, Bernafsu Sekali

"Tolong semua honorer didata. Yang belum didata bisa dilaporkan agar pemerintah bisa menentukan skema penuntasan honorer," pungkas MenPAN-RB Azwar Anas.

Baca Juga: Mata Berkaca-kaca, Kecewa hingga Kesal dengan Ferdy Sambo, Susanto Haris: Ngomongnya Ngegas, Jenderal Udah Bisa Ngegas Senior, Inilah…

Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan JPNN.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover