Dia pun menyarankan SBY, Anies, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu bersatu mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial riview presidential threshold 20 persen.
Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa Pilpres dengan aturan ambang batas 20 persen dapat mencederai demokrasi, karena pelaksanaannya tidak transparan.
"Rakyat hanya digiring untuk memilih calon pemimpin atas deal politik elite Parpol sesuai kepentingan oligarki. Pemimpin tersebut akan tersandera sebagai boneka," pungkas Faizal.
"SBY dan Demokrat harus berani bersikap jujur pada rakyat untuk menghapus ambang batas 20 persen yang kalian buat dan kini menjadi produk politik jahat dalam bernegara," sambungnya.
Menurut Faizal, jika Demokrat benar-benar ingin memperjuangkan perubahan, maka harus mengedepankan prinsip kejujuran.
Jika tidak begitu, lanjut dia, Demokrat telah ikut bersekutu melegalkan kecurangan Pilpres 2024 yang hasilnya pun sudah bisa ditebak.
"Tanpa upaya menghapus 20 persen ambang batas Capres, maka Anies, Surya Paloh, Jusuf Kalla, SBY, dan PKS telah ikut bersekutu melegalkan kecurangan. Hasilnya sudah bisa disimpulkan: kalah lagi atau menang Pilpres melalui rekayasa deal politik oligarki untuk melanjutkan kebohongan," tutup Faizal.
Sebelumnya, SBY mengaku harus turun gunung mengawal Pilpres 2024 karena dirinya mencium bau kecurangan.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam forum Rapimnas yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, dikutip Minggu (18/9).
Dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9), SBY menyampaikan pidato yang bersifat internal di hadapan sekira tiga ribu kader partainya. Namun waktu itu, pidato dari Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tertutup untuk media.
SBY juga menyatakan adanya skenario untuk Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Menurutnya, skenario tersebut dikehendaki oleh 'mereka'. Namun, SBY tidak menjelaskan siapa 'mereka' yang dimaksudnya.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.
