"Mundur-Mundur Jokowi, Mundur Jokowi Sekarang Juga!"

"Mundur-Mundur Jokowi, Mundur Jokowi Sekarang Juga!" Kredit Foto: JPNN

Peringatan 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipenuhi oleh sejumlah kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari pihak mahasiswa. Pada Kamis (21/10/2021), BEM SI baru saja mengadakan demonstrasi di depan Istana Merdeka yang mana menyatakan sejumlah tuntutan terhadap Presiden sekaligus mendesaknya agar mengundurkan diri.

Adapun dalam aksi tersebut, BEM SI menyatakan setidaknya delapan butir tuntutan yang menyinggung janji-janji kampanye Jokowi. Selanjutnya mereka bahkan mendesak Presiden agar mundur dari jabatannya dengan meneriakkan yel-yel.

"Mundur, mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga," seru perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando dengan pengeras suara.

Selain di Istana Merdeka, sejumlah aksi lain juga diadakan oleh BEM SI di wilayah berbeda. Hal ini seperti diungkapkan oleh Koordinator Bidang Isu Hukum dan HAM serta Korupsi BEM SI, Zakky Musthofa Zuhad. 

"Lampung, Riau, Palembang, Kalimantan, NTB, Solo, Yogyakarta, dan lain-lain," paparnya pada Kamis (21/10/2021).

Adapun dasar yang mereka gunakan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah karena Jokowi dinilai mereka telah mengkhianati rakyat selama tujuh tahun memerintah (2014-2021). Hal ini seperti dituliskan BEM SI dalam undangan aksi yang mereka sebarkan.

"Tujuh tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Maka dari itu, kami mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional, Seruan Gruduk Istana Oligarki," tulis BEM SI dalam undangan tersebut.

Baca Juga: 7 Tahun Jokowi, BEM SI Ajukan Selusin Tuntutan

Sementara saat demonstrasi tersebut berlangsung, Jokowi tengah berada di Kalimantan dalam rangka melakukan kunjungan kerja Presiden, tepatnya menghadiri peresmian pabrik biodiesel di Tanah Bambu dan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Banyak pihak yang mendukung gerakan mahasiswa tersebut yang menuntut agar Presiden mundur, salah satunya dari kalangan politisi. eks-Juru Bicara mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie M Massardi turut berkomentar terkait aksi yang dilancarkan para mahasiswa tersebut. Ia cenderung mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap kinerja Presiden.

"Mahasiswa bukan rajawali yang punya kekuatan pada paruh dan cakarnya. Mereka adalah burung-burung walet yang dari mulutnya keluar liur, menjadi sarang, bergisi tinggi dan bermanfaat bagi masayrakat. Kenapa kau tembaki, kau gebuki, kau bantik, Jok?" cuitnya di Twitter menyindir Jokowi, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Lebih lanjut, ia menyinggung demokrasi di era Jokowi yang menurutnya dikendalikan oleh oligarki yang mana menghalangi langkah mahasiswa sehingga mereka terpaksa harus bergerak.

"Demokrasi yang dikendalikan oligarki tak pernah buka jalan bagi masa depan generasi muda. Mereka harus merintis sendiri dari jalan ke jalan. Ini yang harus dipahami Presiden Joko Widodo dan seluruh slogarde pemerintahan," sambungnya.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun pun mengamini aksi yang digerakkan oleh BEM SI tersebut. Menurutnya apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersebut adalah boleh, dan pergantian presiden adalah sah dan diatur dalam Konstitusi UUD 1945, khususnya dibagi dalam dua jenis pergantian, baik melalui pemilu maupun di luar pemilu.

"Bolehkah menyampaikan aspirasi seperti ini? Saya katakan boleh," kata Refly dalam kanal YouTube-nya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Kalau pergantian di dalam pemilu itu Pasal 7 UUD 1945 itu dilakukan sekali dalam lima tahun, kalau pemilu normal. Diberhentikan itu impeachment, dan itu (harus melalui) proses politik di DPR, proses hukum di MK, proses politik lagi di DPR dan proses politik lagi di MPR RI, relatif agak sulit dan pasti tidak mudah. Kedua adalah berhenti, yaitu berhalangan tetap dan yang kedua mengundurkan diri. Berhalangan tetap itu bisa meninggal, bisa karena sakit permanen, bisa juga gila dan sebagainya," sambungnya.

Terkait apa yang dituntut oleh mahasiswa tersebut, menurutnya adalah termasuk kategori mengundurkan diri dan meminta presiden mengundurkan diri tersebut adalah sah secara konstitusi.

"Nah yang dituntut mahasiswa ini adalah mengundurkan diri, jadi itu konstitusional meminta presiden mengundurkan diri, yang inkonstitusional itu adalah kudeta." pungkasnya.

Adapun politisi PKS, Refrizal turut menyatakan hal senada seperti mahasiswa yang menuntut agar Presiden Jokowi sebaiknya mundur dari jabatannya. Hal ini berangkat dari dirinya yang mengomentari kritik dari ekonom senior Faisal Basri yang menyebut Jokowi sudah merusak institusi.

"Iya pak Faisal Basri.. Jokowi mengurus Negara, mengelola BUMN dll. Amburadul.. Makanya menyarankan beliau mundur aja.. Apakah pada setuju?" ujarnya pada akun Twitter-nya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Baca Juga: Jokowi Cabut ke Kalimantan Saat Digeruduk BEM SI

Di sisi lain, pendukung Jokowi justru cenderung menolak apa aspirasi mahasiswa dan mengkritisi demonstrasi tersebut. Salah satunya adalah eks-Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswa ini hanyalah gertakan semata dan mengandung kepentingan politik.

Peringatan 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipenuhi oleh sejumlah kritik dari berbagai kalangan, salah satunya dari pihak mahasiswa. Pada Kamis (21/10/2021), BEM SI baru saja mengadakan demonstrasi di depan Istana Merdeka yang mana menyatakan sejumlah tuntutan terhadap Presiden sekaligus mendesaknya agar mengundurkan diri.

Adapun dalam aksi tersebut, BEM SI menyatakan setidaknya delapan butir tuntutan yang menyinggung janji-janji kampanye Jokowi. Selanjutnya mereka bahkan mendesak Presiden agar mundur dari jabatannya dengan meneriakkan yel-yel.

"Mundur, mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga," seru perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando dengan pengeras suara.

Selain di Istana Merdeka, sejumlah aksi lain juga diadakan oleh BEM SI di wilayah berbeda. Hal ini seperti diungkapkan oleh Koordinator Bidang Isu Hukum dan HAM serta Korupsi BEM SI, Zakky Musthofa Zuhad. 

"Lampung, Riau, Palembang, Kalimantan, NTB, Solo, Yogyakarta, dan lain-lain," paparnya pada Kamis (21/10/2021).

Adapun dasar yang mereka gunakan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah karena Jokowi dinilai mereka telah mengkhianati rakyat selama tujuh tahun memerintah (2014-2021). Hal ini seperti dituliskan BEM SI dalam undangan aksi yang mereka sebarkan.

"Tujuh tahun Jokowi mengkhianati rakyat. Maka dari itu, kami mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional, Seruan Gruduk Istana Oligarki," tulis BEM SI dalam undangan tersebut.

Sementara saat demonstrasi tersebut berlangsung, Jokowi tengah berada di Kalimantan dalam rangka melakukan kunjungan kerja Presiden, tepatnya menghadiri peresmian pabrik biodiesel di Tanah Bambu dan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Banyak pihak yang mendukung gerakan mahasiswa tersebut yang menuntut agar Presiden mundur, salah satunya dari kalangan politisi. eks-Juru Bicara mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie M Massardi turut berkomentar terkait aksi yang dilancarkan para mahasiswa tersebut. Ia cenderung mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap kinerja Presiden.

"Mahasiswa bukan rajawali yang punya kekuatan pada paruh dan cakarnya. Mereka adalah burung-burung walet yang dari mulutnya keluar liur, menjadi sarang, bergisi tinggi dan bermanfaat bagi masayrakat. Kenapa kau tembaki, kau gebuki, kau bantik, Jok?" cuitnya di Twitter menyindir Jokowi, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Lebih lanjut, ia menyinggung demokrasi di era Jokowi yang menurutnya dikendalikan oleh oligarki yang mana menghalangi langkah mahasiswa sehingga mereka terpaksa harus bergerak.

"Demokrasi yang dikendalikan oligarki tak pernah buka jalan bagi masa depan generasi muda. Mereka harus merintis sendiri dari jalan ke jalan. Ini yang harus dipahami Presiden Joko Widodo dan seluruh slogarde pemerintahan," sambungnya.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun pun mengamini aksi yang digerakkan oleh BEM SI tersebut. Menurutnya apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersebut adalah boleh, dan pergantian presiden adalah sah dan diatur dalam Konstitusi UUD 1945, khususnya dibagi dalam dua jenis pergantian, baik melalui pemilu maupun di luar pemilu.

"Bolehkah menyampaikan aspirasi seperti ini? Saya katakan boleh," kata Refly dalam kanal YouTube-nya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Kalau pergantian di dalam pemilu itu Pasal 7 UUD 1945 itu dilakukan sekali dalam lima tahun, kalau pemilu normal. Diberhentikan itu impeachment, dan itu (harus melalui) proses politik di DPR, proses hukum di MK, proses politik lagi di DPR dan proses politik lagi di MPR RI, relatif agak sulit dan pasti tidak mudah. Kedua adalah berhenti, yaitu berhalangan tetap dan yang kedua mengundurkan diri. Berhalangan tetap itu bisa meninggal, bisa karena sakit permanen, bisa juga gila dan sebagainya," sambungnya.

Terkait apa yang dituntut oleh mahasiswa tersebut, menurutnya adalah termasuk kategori mengundurkan diri dan meminta presiden mengundurkan diri tersebut adalah sah secara konstitusi.

"Nah yang dituntut mahasiswa ini adalah mengundurkan diri, jadi itu konstitusional meminta presiden mengundurkan diri, yang inkonstitusional itu adalah kudeta." pungkasnya.

Adapun politisi PKS, Refrizal turut menyatakan hal senada seperti mahasiswa yang menuntut agar Presiden Jokowi sebaiknya mundur dari jabatannya. Hal ini berangkat dari dirinya yang mengomentari kritik dari ekonom senior Faisal Basri yang menyebut Jokowi sudah merusak institusi.

"Iya pak Faisal Basri.. Jokowi mengurus Negara, mengelola BUMN dll. Amburadul.. Makanya menyarankan beliau mundur aja.. Apakah pada setuju?" ujarnya pada akun Twitter-nya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Di sisi lain, pendukung Jokowi justru cenderung menolak apa aspirasi mahasiswa dan mengkritisi demonstrasi tersebut. Salah satunya adalah eks-Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswa ini hanyalah gertakan semata dan mengandung kepentingan politik.

"Katanya hari ini ribuan BEM akan geruduk Istana menagih janji Jokowi. Memangnya Jokowi ada janji apa ke BEM yang belum dipenuhi? Dan berulang kali saya bilang bahwa ini hanya c*** politik, gertak sambal, tak bertenaga dan paling 200 orang yang hadir," cuitnya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Baca Juga: "Jokowi Sudah Benar Dalam Bersikap, Tidak Ada Waktu untuk Mendengar Segelintir Orang Dengan Label Mahasiswa"

Lebih jauh, Ferdinand juga menyebut bahwa apa yang dilakukan mahasiswa kini tak akan pernah menyamai apa yang dilakukan mahasiswa pada gerakan 1998 silam di masa rezim Orde Baru.

"Gerakan Mahasiswa dan Integritas gerakan 1998, tak akan pernah terulang lagi dan tak akan kita temukan lagi di generasi sekarang. Mengapa? Karena ada yang merasa jadi pejuang hanya dengan duduk di cafe dengan kopi mahal sambil maki2 di medsos dengan gadgetnya. Orang tua stress liat anaknya," sindir Ferdinand ditujukan kepada mahasiswa masa kini.

Ia juga menyebut bahwa opini mahasiswa yang mengaku dibungkam oleh pemerintahan Jokowi adalah bohong. Pasalnya, ia menyebut bahwa justru kini demokrasi di masa kini justru sangat terbuka.

"Halahhh bohong aja opinimu cuk. Buktinya era sekarang ini paling bebas bersuara bahkan memaki Presiden. Semua bebas bahkan tanpa etika. Caci maki disebut kritik, hinaan disebut bagian dari kebebasan berpendapat. Mending pikirin punggung orang tuamu dek, pegal nyekolahin kamu..!!" pungkasnya.

Politisi Ruhut Sitompul juga turut mengkritisi aksi BEM SI tersebut. Sambil menampilkan sebuah video kritik atas perlawanan mahasiswa, ia mencibir bahwa mahasiswa sudah berlagak mengkritisi pemerintah, sementara kuliahnya belum tuntas.

"Siapa kalian? ngaca dong kuliah saja masih jauh selesainya, eh sok ikut nyinyir, ngebacot. Sudah sono kuliah yang baik kasihanilah nyokap bokap kalian dan laksanakan protokol kesehatan 5M dengan disiplin, merdeka!" serunya dalam cuitannya, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Adapun terkait tuntutan mahasiswa pada aksi tersebut, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut akan segera menanggapi. Kebetulan di tengah demo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut turun tangan dan menerima aspirasi mahasiswa. Fadjroel mengaku pihak Istana tengan mengolah jawaban dari tuntutan tersebut.

"Kami mendengar apa yang disampaikan oleh mahasiswa sudah diterima oleh Pak Moeldoko dari KSP. Dan saya dengar memang sekarang sedang diolah jawaban-jawabannya terhadap tuntutan mahasiswa tersebut," ujarnya di Istana Negara, Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: Moeldoko Temui Pendemo, Ketua Milenial Indonesia Bersuara: Bukti Jokowi Terima Kritik

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini