Simak Baik-baik, Djarot Tegaskan Wacana Amendemen Perpanjangan Masa Jabatan Presiden atau Presiden 3 Periode Adalah Hoaks

Simak Baik-baik, Djarot Tegaskan Wacana Amendemen Perpanjangan Masa Jabatan Presiden atau Presiden 3 Periode Adalah Hoaks Kredit Foto: Instagram/Djarot Saiful Hidayat

"Kedua, kami menyampaikan hasil kajian yang tadi sudah kami serahkan yaitu bentuk hukum dan substansi daripada haluan negara. Di mana di situ ditegaskan secara jelas bahwa Indonesia ini harus mempunyai visi, misi yang sama sesuai dengan pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea kedua dan keempat," kata Djarot.

Ketiga, terkait dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, Djarot mengaku isu itu menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik antara KPU dengan Badan Pengkajian MPR. 

Djarot memastikan, Badan Pengkajian MPR akan melakukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang sudah mengarah pada demokrasi liberal termasuk juga di dalam Pilkada.

"Apakah dimungkinkan Pilkada dilakukan secara asimetris, sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung, apakah dimungkinkan di dalam Pilkada, otonomi diletakkan di tingkat provinsi atau diletakkan di tingkat kabupaten/kota. Karena ini juga menyangkut tentang sistem ketatanegaraan kita dan sistem Pemilu. Ini akan kita kaji secara mendalam. Maka itu MPR benar-benar akan bisa mengeluarkan berbagai macam rekomendasi yang terkait dengan pelaksanaan otonomi kita," ungkapnya. 

Baca Juga: Nggak Disangka, Keluarga Brigadir J Tiba-tiba Buat Pengakuan: Saya Menyesal Telah Mengenal Ferdy Sambo, Harusnya...

Djarot mengatakan, visi dan misi calon pemimpin kedepan, hendaknya juga mengacu ke visi negara Indonesia merdeka. Terkait itu, Djarot mengatakan, hal perlu dikaji. Sebab, dengan cara itu maka calon Presiden, calon Gubernur, atau calon Bupati dan Wali Kota mempunyai arah yang sama. 

"Ke mana bangsa Indonesia ini akan menuju yaitu menuju kepada pencapaian daripada visi dan misi seperti yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena preambul itu tidak boleh diamendemen dan preambul 1945 itu yang sebenarnya declaration of independence Indonesia," ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, sejumlah pimpinan fraksi parpol di MPR dan Komisioner KPU lainnya.

Baca Juga: Mata Berkaca-kaca, Kecewa hingga Kesal dengan Ferdy Sambo, Susanto Haris: Ngomongnya Ngegas, Jenderal Udah Bisa Ngegas Senior, Inilah…

Lihat Sumber Artikel di Akurat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Tampilkan Semua
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover