Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal indikasi pemilu 2024 bisa tidak jujur serta tidak adil.
Menurut Mahfud, ada atau tidak ada tudingan dari SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan.
Mahfud menyontohkan pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan.
Dia mengatakan bahwa dirinya banyak tahu kecurangan--pada pemilu era pemerintahan SBY--karena waktu itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Hasto PDIP Sindir SBY: Jangan Bicara Sesuatu yang Belum Terjadi, Kayak Peramal Aja!
Mahfud menyebut kecurangan yang terjadi bukan dilakukan pemerintah terhadap partai, tetapi antara pendukung partai.
"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.
Menurut Mahfud lain halnya dengan kecurangan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, kecurangan terjadi secara vertikal karena melibatkan penguasa.
Baca Juga: Unggah Video Lawas, Guntur Romli Sindir SBY: Orang yang Menuduh Pemilu Curang Dulunya Sering Curang
Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu."
Sebelumnya, SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan karena itu dia "harus turun gunung menghadapi pemilu 2024."
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang?" kata SBY dalam unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku.
"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
SBY menyebut bahwa dia mengetahui informasi pemilihan presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan kandidat sesuai keinginan penguasa.
"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" katanya.
SBY kemudian merasa bahwa dia harus turun gunung untuk mempertahankan pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih.
SBY membandingkan dengan masa ketika Partai Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun atau selama dia menjabat Presiden RI untuk dua periode.
"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali melaksanakan pemilu serta pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
