Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara.
"Jika ada pandangan atau dugaan politik yang mengarah pada yang pesimis, saya memandang ini sebagai bagian dari early warning system agar kita semua sebagai anak bangsa berpartisipasi aktif memastikan Pemilu Serentak 2024 dapat terselenggara sesuai asas Luber Jurdil," kata Komisioner KPU Idham Holik dilansir dari republika pada Kamis (22/9/2022).
Baca Juga: Blak-blakan di Depan Rocky Gerung, Luhut Ngaku Sakit Hati Pas Presiden Disebut Dungu
Disisi lain, Idham tetap mengajak semua pihak untuk optimistis bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 akan berlangsung baik. Kalaupun dalam prosesnya ditemukan dugaan kecurangan, kata dia, sebenarnya sudah terdapat kanal pengaduan di Bawaslu.
"Nanti jika terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye, Bawaslu akan memproses penindakannya," ujarnya.
Baca Juga: Pendeta ini Setuju Rohaniawan Berkati Pernikahan Ferdy Sambo dan Si Cantik Diringkus, Tapi Kalau Gak Kebukti, Kamaruddin Siap Ditangkap?
Penindakan oleh Bawaslu itu sudah diatur dalam Pasal 93 huruf b angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dinyatakan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena itu, dirinya harus "turun gunung".
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).
Baca Juga: Sempat Terima Tawaran dari Ferdy Sambo, Hotman Paris Ngaku Gak Bisa Tidur 3 Hari! Pas Bilang ke Istri Auto Diamuk
SBY juga mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar Presiden ke-6 RI itu tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa "mereka" yang dimaksud.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
