Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut orang-orang di luar Pulau Jawa sukar menjadi presiden RI.
Menurut Fadli Zon, pernyataan Luhut dapat dikategorikan politik identitas lantaran membawa-bawa suku. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang selama ini getol melarang politik identitas di Indonesia.
"Katanya jangan pakai 'politik identitas'?" cuit Fadli Zon dikutip dari akun twitternya Jumat (23/9/2022).
Adapun pernyataan kontroversial Luhut ini disampaikan saat berbincang dengan kritikus sekaligus pengamat politik Rocky Gerung beberapa hari lalu. Luhut mengatakan orang-orang luar Pulau Jawa kemungkinan besar tidak bisa menjadi Presiden RI hingga 25 tahun ke depan.
"Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Kan enggak juga. Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa, ini bicara antropologi. Kalau anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya enggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh, gak usah kita maksain diri, sakit hati," kata Luhut.
Luhut mengatakan orang luar pulau Jawa termasuk dirinya memang sangat sulit menjadi presiden kendati mampu bersaing secara intelek dengan tokoh-tokoh dari pulau Jawa. Kesulitan maju menjadi presiden lanjut Luhut semakin terasa jika seseorang tokoh luar pulau Jawa ternyata adalah non muslim
"Ya termasuk saya. Saya double minoritas. Sudah Batak, Kristen lagi. Jadi saya bilang sudah cukup itu, kita harus tahu, ngapain saya menyakiti diri hati saya," tuturnya.
Menyambung pernyataan Luhut, Rocky Gerung mengungkapkan antropologi di Indonesia berbasis ethnicity. Dirinya menambahkan bahwa fakta tersebut terkadang mampu mematahkan ambisi seseorang untuk menjadi Presiden.
"Antropologi kita basisnya adalah ethnicity, dan faktualitas itu yang kadangkala membatalkan ambisi orang menjadi Presiden," ujar Rocky Gerung.