Benarkah PJ Gubernur Bisa Memecat Pegawai Tanpa Izin Kemendagri?

Benarkah PJ Gubernur Bisa Memecat Pegawai Tanpa Izin Kemendagri? Kredit Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Benarkah seorang Penjabat Sementara (PJ) Gubernur boleh memecat atau memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri?. Baru-baru ini, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri telah memberikan izin kepada PJ Gubernur, Plt (Pelaksana Tugas) untuk memutasi atau memecat pegawai tanpa izin dari Kemendagri. 

Keputusan ini telah tertuang didalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang telah diterbitkan Kemendagri dan telah diteken pada 14 September tempo lalu. Yang mana surat tersebut berlaku untuk PJ di seluruh Indonesia. 

Surat Edaran Nomor 821/5292/SJ menjelaskan point yang memberikan izin kepada PJ untuk memutasi atau mencopot pegawai tanpa izin Kemendagri yaitu di point keempat dengan penjelasan detailnya sebagai berikut:

  1. Penjabat/Penjabat Sementara/PLT/ untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/ASN di lingkungan pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. SE ini juga memberikan persetujuan kepada PLT/Penjabat/Penjabat Sementara untuk melakukan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Tito Karnavian Soal Kasus Korupsi Lukas Enembe: Itu Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya dengan Kemendagri!

Baca Juga: Minta Kemendagri Transparan Proses Pendalaman Calon Pengganti Anies Baswedan, PSI: Kami Minta Ini...

Meski surat ini telah keluar dan telah disetujui Kemendagri namun surat ini menuai banyak kontroversi di masyarakat. Banyak beberapa kalangan yang tidak setuju dengan keputusan surat ini, karena akan menimbulkan polemik di antaranya:

  1. Akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 
  2. Nantinya akan disalagunakan oleh orang-orang tertentu demi kepentingan pemilu 2024. 
  3. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mana adanya larangan PJ Gubernur atau PLT melakukan mutasi atau pemberhentian pegawai. 
  4. Akan ada kesewenangan dari kalangan tertentu. 

Namun, Benny Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menjelaskan bahwa Surat Edaran tersebut hanya berlaku jika pegawai ASN tersebut melakukan korupsi dan ASN tersebut meminta pindah status kepegawaian. Dan tentunya PJ Gubernur atau PLT atau PJS juga tetap harus melapor kepada Mendagri paling lambat 7 hari kerja. 

Terkait

Terpopuler

Video Pilihan

Populis Discover

Terkini