Pengacara Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening merasa tidak terima dengan langkah Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang menyebarkan foto dan video kliennya sedang bermain kasino. Ia menyebutkan bahwa tindakan kliennya yang melakukan judi di luar negeri itu sedang menyegarkan pikiran.
"Semua orang kalau keluar negeri, minta maaf, itu refreshing," katanya kepada awak media pada Senin (26/09/2022).
Baca Juga: Lukas Enembe Sampai Disentil Presiden Jokowi: Hormati Panggilan KPK!
Ia menegaskan bahwa MAKI tak perlu menyebarkan foto-foto pribadi seseorang, termasuk kliennya yang sedang bermain judi. Roy menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan permainan judi Lukas Enembe di luar negeri.
"Persoalan judi di luar negeri, teman kita bermain di sana. Sehingga di Indonesia sanksinya sosial, tidak bisa diselidiki, ini sanksi moral. Kita berhadapan dengan hukum, itu wilayah Bareskrim. MAKI nggak fokus, ini pembangunan karakter bahwa ini gubernur hancur," tuturnya.
"MAKI itu siapa, emang dia penydidik? Saya nggak mau nanggepi, yang tidak punya kompetensi diam saja. Kita tenang dulu, calling down dua minggu mudah mudahan Gubernur sudah membaik," tuturnya.
Roy mengendus bahwa MAKI dengan menyebarkan video tersebut ingin menggiring bahwa Lukas Enembe melakukan tindakan judi. Padahal, kliennya sudah ditetapkan tersangka dengan kasus dugaan korupsi.
"MAKI tidak usah sebar foto dan video. Pak Lukas itu penetapan tersangkanya korupsi, MAKI menggiring ke 303 KUHP, persoalan judi. KPK itu tidak urus-urus judi, itu Bareskrim. Saya melihat MAKI itu menggiring ke isu lain," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa yang harus dibuktikan saat ini adalah soal tuduhan korupsi, bukan judi. Karena kalau seseorang bermain Kasino di luar negeri, sekali lagi dia menegaskan kliennya tak bisa dihukum menurut pidana, karena ini menjadi persoalan moral.
Menurutnya, sejauh ini pemerintahan Lukas selama menjadi Gubernur Papua sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor. Predikat tersebut diraih selama delapan tahun berturut-turut.
"Bahwa selama ini 8 th berturut mendapat WTP, tidak ada kerugian negara. Sumber dari mana, pasti gubernur punya uang, masak gubernur nggak punya uang. Apakah itu uang korupsi, itu KPK yang buktikan, sampai sekarang belum ada," pungkasnya.
