Wacana Jokowi Jadi Cawapresnya Prabowo di 2024, Orang PDI Perjuangan Teriak Lantang: Tanda-tanda Kiamat!

Wacana Jokowi Jadi Cawapresnya Prabowo di 2024, Orang PDI Perjuangan Teriak Lantang: Tanda-tanda Kiamat! Kredit Foto: Humas Sekab

Ketua DPP PDI-Perjuangan Said Abdullah menilai, isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

"Kalau Pak Prabowo disandingkan dengan Pak Jokowi itu tanda-tanda kiamat," ucap Said saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: Ngaku Objektif Bela Bininya Ferdy Sambo, Febri Eks KPK Langsung Kena Skakmat Said Didu: Anda Dibayar, Kalau Mau Netral Jadi Saksi Ahli Aja!

Said meyakinkan bahwa Presiden Jokowi bukan sebagai pimpinan yang gila akan kekuasaan.

"Pak Jokowi tidak serendah itu," ujarnya.

Sementara terkait PKB yang membuka peluang Ketumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpasangan dengan Puan Maharani, dia mengatakan partainya sangat menghormati jika nantinya wacana ini akhirnya diputuskan.

Menurutnya, baik Cak Imin maupun Puan tetap bersilaturahmi. Bahkan, apabila Cak Imin masuk dalam bursa bakal Capres dari PDIP, tentu Puan akan melaporkan terlebih dahulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tidak bisa kemudian kita menyatakan, 'wah Cak Imin tidak bisa', apa hak kita? Ini kan bagian silaturahmi menyamakan persepsi dulu, setelah persepsi sama, bagaimana kita memandang visi Indonesia ke depan, kita harus bergotong-royong," terangnya.

"Kalau itu masuk semua menjadi kesepakatan bersama, baru kita bicara siapa yang jadi Capres, siapa yang jadi Cawapres, bukan ujug-ujug masuk kemudian si A jadi ini, si B jadi ini," imbuhnya.

Said turut menambahkan, sampai sekarang Puan masih terus menjalani safari politik. PDIP, kata Said, masih belum sampai pada keputusan untuk membuat format. 

Baca Juga: SBY Disebut-sebut Jadi Anak Emas Amerika Serikat, Putranya Langsung Ngamuk-ngamuk: Bliau Baik dengan China!

"Karena itu ketika kita masuk ke format, katakanlah kerja sama tiga lini partai, PKB, Gerindra, PDI-P, maka kemudian akan dibawa dalam rapat DPP, dan DPP melaporkan ke Bu Ketum, dan Bu Ketum lah yang mempunyai hak untuk memutuskan," pungkasnya.

Baca Juga: Pj Gubernur Heru Budi Haruskan Seluruh Masjid di Jakarta Setor 50 Persen Infak ke Ormas, Dokter Eva: Hati-hati Bro, Ini soal Amanah

Lihat Sumber Artikel di Akurat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover