Punya Riwayat Diintervensi, Demokrat Telusuri Muatan Politis Dibalik Penetapan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Korupsi

Punya Riwayat Diintervensi, Demokrat Telusuri Muatan Politis Dibalik Penetapan Lukas Enembe Sebagai Tersangka Korupsi Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku berhasil bangun komunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan itu, AHY mencoba menelusuri pengalaman Lukas secara empirik dalam lima tahun terakhir. Hal ini untuk memastikan apakah ada muatan politis dibalik penetapan Lukas sebagai tersangka kasus korupsi.

"Kami melakukan penelaahan secara cermat, apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya," kata AHY di DPP Demokrat, Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Kedua Rekannya di KPK Dulu Jadi Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Novel Baswedan Kaget Sekaligus Kecewa! Harusnya...

Baca Juga: Sebut Pelaporan Anies ke Bawaslu Terlalu Berlebihan, Demokrat Sindir Wacana Presiden 3 Periode

Penelusuran itu dilakukan AHY, karena Partai Demokrat punya beberapa pengalaman berkaitan dengan Lukas Enembe. Dimana tahun 2017, Lukas pernah diintervensi oleh elemen negara yang memaksakan salah seorang untuk dijadikan Wakilnya Lukas dalam Pilkada 2018 silam.

Padahal, penentuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam pilkada Papua sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat. Apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya.

"Ketika itu, Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," tukasnya.

Baca Juga: AHY Akui Susah Sekali Komunikasi Dengan Lukas Enembe: Dia 4 Kali Kena Stroke, Ada Keterbatasan Jalan Maupun Berbicara

Baca Juga: Ancang-ancang Bela Putri di Persidangan, Eks Jubir KPK Bela-belain Ketemu Ahli Pidana, Psikologi, Sampai Pelajari...

Tidak berhenti disitu, intervensi datang kembali saat Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada tahun 2021. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang pun muncul kembali untuk memaksakan sosok dijadikan Cawagub.

"Saat itu pun Partai Demokrat Kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kami berpandangan, intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," jelasnya.

Baca Juga: Ikut Sholat Tahajud, Habib Rizieq Shihab Tiba-tiba Muncul di Reuni 212!

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover