Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu Jangan Colong Start Kampanye

Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu Jangan Colong Start Kampanye Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau peserta Pemilu jangan melakukan aktivitas kampanye di luar jadwal dan jangan menggunakan politik identitas serta politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024.

Bagja mengatakan Bawaslu menerbitkan surat imbauan kepada partai politik, bakal calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta seluruh pemangku kepentingan pemilu.

"Bawaslu berkepentingan untuk mengimbau kepada seluruh pihak agar mematuhi tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU," kata Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga: Jangan Kaget! Perkara Penyebaran Tabloid Anies Baswedan di Masjid Dihentikan Bawaslu Gegara….

Meskipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi mereka diminta tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu.

Bagja menyebut hal ini dilakukan demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu. Selain itu, dia meminta untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan.

"Tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu," ujarnya.

Baca Juga: Mas Anies Diperkarakan ke Bawaslu Buntut Penyebaran Tabloid Pas Salat Jumat, PKS Nggak Terima, yang Ngelaporin Kena Omel Panjang Lebar!

Dia menekankan segala pihak dan pemangku kepentingan Pemilu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab, edukasi kepada masyarakat penting terkait Pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong, dan ujaran kebencian.

Lebih lanjut, dia mengatakan, agar pejabat negara dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik dan golongan tertentu.

"Menjadi suatu kebutuhan terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas tidak hanya dari sisi hasil tetapi juga dari sisi proses," tambahnya.

Baca Juga: Klarifikasi Hoaks ‘Munajat untuk Anies Baswedan’ Bareng Habib Rizieq, NasDem Diketawain: Wkwk Repot Sendiri Kan?

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover