Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengatakan bahwa pencopotan Kapolres Malang akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan belum cukup. Ia menegaskan bahwa semua Polisi yang melakukan pengamanan saat pertandingan lalu diduga melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) harus disanksi.
"Kalau perlu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan itu dalam hal ini kepolisian harus diberi sanksi juga. Termasuk orang-orang yang di Polda itu kalau seandainya memang mereka juga bagian dari pengamanan di stadion Kanjuruhan itu," katanya kepada Populis.id pada Selasa (04/10/2022).
Santoso mengatakan pihak kepolisian jelas punya standar pengamanan sendiri, tetapi menembakan gas air mata di ruang tertutup seperti di dalam stadion jelas perbuatan keji, apalagi gas yang bikin perih di mata dan sesak nafas itu dengan brutalnya ditembakan ke tribun penonton yang dihadiri masyarakat dari berbagai usia mulai dari anak, orang tua hingga penonton wanita.
"Kan dia sebenarnya tahu harusnya itu SOP bagaimana menembakan gas air mata. Tapi ternyata di tribun yang dampaknya sungguh luar biasa menimbulkan kematian sampai 100 orang ini," ucapnya.
Oleh karena itu, peristiwa berdarah ini menjadi momentum Polri untuk melakukan pembenahan SOP bagi anggota Polri yang dilengkapi gas air mata. Bahkan, ia mendorong kasus ini dibawa ke ranah pidana karena sudah menyebabkan ratusan orang meregang nyawa.
"Oh iya harus (dibawa ke pidana.red) karena ini menyebabkan kematian, nggak bisa seperti ini," pungkas Politisi Demokrat ini.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan sepakat dengan langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mencopot AKBP Ferli Hidayat dari Kapolres Malang. Ia berharap tindakan ini bisa mempermudah Polisi mendalami peristiwa Kanjuruhan berdarah yang menewaskan ratusan Aremania.
"Kita apresiasi langkah cepat Kapolres Malang bayangkan itu luar biasa karena yang bersangkutan itu bekas ajudan Kapolri sendiri. Mudah mudahan ini bisa mempermudah pemeriksaan," katanya.
