Relawan Jokowi Mania atau Joman mencurigai peraturan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan menggunakan tranportasi udara hanya akal-akalan mafia yang mau meraup untung besar di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.
Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer mengatakan, hingga saat ini bahkan tak ada penjelasan secara rinci dari pemerintah terkait maksud dari tes PCR ini, padahal metode tes corona lain seperti tes antigen juga dianggap masih mumpuni dijadikan syarat bagi pelaku perjalanan.
"Nah kita ga taumaksudnya PCR ini karena aspek medis atau aspek bisnis. Karena sampai detik ini kita nggak tahu maksud dan tujuannya. Karena tugas kita yang jelas sebagai pendukung presiden akan memberhentikan pesta pora para mafia," kataImmanuel Ebenezer usaimengajukan gugatanterhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian engadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Selasa (26/10/2021).
Baca Juga: Ruhut Sitompul Makin Keras, Yang Doyan Nyinyirin Jokowi Tempat Kalian di Neraka Jahanam!
Joman protes keras terhadap persyaratan wajib tesPCR itu, adapunperaturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 36, 47 dan 53 soal pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib penggunaan PCR untuk menggunakan transportasi pesawat.
Noel menjelaskan, dasar gugatan ini diajukan lantaran Inmendagri yang mengatur syarat tes PCR untuk penerbangan dianggap menyalahi aturan Undang-Undang Dasar (UUD).
"Karena kita lihat bahwa Inmendagri bertentangan dengan pasal 23 ayat A UUD 1945. yaitu, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU. Bukan oleh Inpres, bukan oleh kepmen, bukan juga Inmen. Ini jelas sekali melanggar UU," ungkapnya.
Baca Juga: Nggak Main-main, Eggi Sudjana Desak Kapolri Segera Tangkap Menag Yaqut
Ia berharap jika gugatannya tersebut dikabulkan maka syarat tes PCR terhadap masyarakat bisa dihapuskan atau dibebaskan. Ia menilai aturan tersebut berbahaya dan hanya memeras rakyat.
"Karena begini, rakyat bukannya tidak mau diatur, persoalannya rakyat jangan diperas dibalik aturan pemerintah atau apapun namanya. Ini bahaya, kasihan presiden dan masyarakat hari ini yang sudah susah menganggur karena tidak ada pekerjaan kemudian baru melakukan aktivitas pekerjaan ke luar kota harga tiket cuma 700 ribu tidak sebanding dengan harga PCR yang 900 ribu, 1,5 juta," tandasnya.
