Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto kompak pilih pilkada langsung dengan melibatkan masyarakat menyusul munculnya wacana pilkada lewat DPRD. Diketahui wacana pilkada lewat DPRD sebelumnya diusulkan oleh kalangan MPR.
"(Wacana pilkada lewat DPRD) kan belum pasti juga, nanti saja kalau sudah pasti," kata Gibran di Solo, Rabu (12/10/2022).
Baca Juga: Mas Gibran Dituduh Beli Ijazah di Luar Negeri, Eh... Si Kaesang Malah Minta Kakanya Akuin!
Meski demikian, jika disuruh memilih maka dia lebih suka dipilih langsung oleh warga. Karena, menurut Gibran, yang menilai kinerja seorang kepala daerah adalah warga.
"Kalau suka sama saya ya dipilih, kalau tidak suka ya tidak dipilih. Ikut regulasi yang ada saja, kalau sekarang sudah cukup baik, cukup fair, dan cukup transparan," katanya.
Baca Juga: Gibran Diisukan Beli Ijazah di LN, Netizen: Bapakku Melarat Bisa Kuliahin Aku, Masa ini Bapaknya Pengusaha Mebel Anaknya Beli Ijazah, Pie?
Sementara itu, Bima Arya mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur.
"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," katanya.
Baca Juga: Ealah... Ijazah Jokowi Palsu Masih Ramai Disorot, Giliran Anaknya Dibilang Beli Ijazah di Luar Negeri, Mas Gibran Beri Balasan Santuy
Ia mengatakan, saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.
"Itu sudah dilakukan, sudah on the track, bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju)," katanya.
Bima memastikan tidak ada kepala daerah yang setuju dengan wacana tersebut.
"Saya kira Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) nggak setuju, ini langkah mundur," katanya.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
