Sejumlah warga Jakarta mendatangi Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Selasa (18/10/2022). Mereka datang untuk mengadukan berbagai masalah yang ditemui selama ini.
Adapun program aduan di Balai Kota ini baru dihidupkan lagi oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono setelah sempat dihapus Anies saat menjabat Gubernur DKI. Program ini awalnya diinisiasi Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Baru dibuka hari ini, Pemprov DKI sudah menerima 7 pengaduan masyarakat, mereka melaporkan berbagai masalah, mulai dari praktik pungutan liar yang saat ini gencar dilakukan oleh oknum pegawai Pemprov DKI Jakarta sebagaimana yang dikeluhkan Martina Gunawan, warga Bambu Apus, Jakarta Timur.
"Kami mengajukan lahan ini untuk dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tahun 2016. Setelah dilihat zonasinya, lahan milik kami ini hijau. Sehingga kami diberikan disposisi agar melanjutkan ke Dinas Kehutanan pada saat itu," kata Martina .
"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele, dan ada permintaan uang oleh oknum UPT di Dinas Taman. Nilainya variatif mulai dari Rp150 juta sampai 2,5 persen (dari nilai lahan). Tapi saya tidak mau bayar sepeser pun Terus terang kami sebagai warga biasa kami mengalami kebingungan," tambahnya.
Selain pungli, warga juga mengadukan masalah banjir. Itu dilaporkan, Retno warga lainnya yang datang ke Balai Kota bareng Martina Gunawan. Warga Petogogan, Jakarta Selatan ini mengaku rumahnya hingga saat ini masih terus diterjang banjir sejak Januari 2020 lalu, padahal sebelumnya kediamannya tak pernah dilanda banjir.
"Tujuh tahun kami enggak banjir, baru 1 Januari 2020. Jadi makanya saya berpikir, kok bisa, 7 tahun kami bebas banjir. Paling tidak, dengan (adanya meja pengaduan) ini, kami dapat perhatian," ungkap Retno.
Baca Juga: Teddy Minahasa Versus Ferdy Sambo, Perang Geng Judi Lawan Geng Narkoba: Polisi Rasa Kartel Meksiko!
Sebelumnya Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan mengaktifkan kembali pos pengaduan bagi masyarakat yang ada di era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pos itu rencananya akan didirikan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.
