Memalukan! Formula E Tak Kunjung Diaudit Sampai Anies Lengser, Gilbert Ikut Kesal Karena NasDem Campuri Urusan KPK

Memalukan! Formula E Tak Kunjung Diaudit Sampai Anies Lengser, Gilbert Ikut Kesal Karena NasDem Campuri Urusan KPK Kredit Foto: Istimewa

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak merasa miris karena audit Program Formula E tak kunjung dilakukan sampai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti dari jabatan. Ia lantas menilai Anies lengser dengan rasa tidak bertanggung jawab.

"Janji Formula E akan diaudit seperti disampaikan Ketua Panitia Ahmad Sahroni dari Nasdem, dan Wagub Riza Patria tidak terlaksana walau sudah berbulan-bulan. Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab," kata Gilbert dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga: Baru Dibuka Lagi Setelah Hilang 5 Tahun Di Era Anies Baswedan, Posko Pengaduan di Balai Kota Diserbu Warga Jakarta

Gilbert sangat menyesalkan karena sebelumnya Anies Baswedan juga tidak mau mempertanggung jawabkan program Formula E melalui interpelasi. Padahal, langkah itu telah dijamin oleh Undang-undang.

"(Anies) menghindari penggunaan hak interpelasi legislatif yang dijamin UU dengan melakukan tindakan inkonstitusional lewat perjamuan makan malam politik," ujarnya.

Baca Juga: Anak Buah Ibu Mega Bilang Anies Baswedan Nggak Bener Pimpin Jakarta, Johnny Plate Langsung Pasang Badan: Mengukur Tidak Sesederhana Itu!

Kondisi itu semakin diperburuk oleh Partai Nasdem yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kriminalisasi. Padahal saat itu KPK sedang menjalankan tugasnya dengan memeriksa Anies dalam kasus Formula E. 

"Masa depan KPK dipertaruhkan oleh Nasdem dengan pernyataannya. Proses di internal KPK terlalu dicampuri Nasdem dan media tertentu," tukasnya.

Baca Juga: Bukan dari Kadernya, Nasdem Malah Lebih Pilih Cawapres Anies dari Luar Partai

Gilbert merasa kesal karena nihilnya tanggung jawab dalam program Formula E. Padahal adanya program itu telah menghilangkan kesempatan warga Jakarta untuk mendapat sejumlah bantuan yang bisa bermanfaat dalam pemulihan ekonomi.

"Lebih menyedihkan warga DKI yang kehilangan sia-sia sekitar Rp. 830M lalu akhirnya kehilangan kesempatan untuk bantuan UMKM, perumahan layak huni, normalisasi sungai dan hal prioritas lainnya," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover