Kalah Sama Warga Sipil, Mantan Prajurit Sudah Mulai Tak Laku di Pilres 2024

Kalah Sama Warga Sipil, Mantan Prajurit Sudah Mulai Tak Laku di Pilres 2024 Kredit Foto: Instagram Gatot Nurmantyo

Seperti yang sudah-sudah, di tengah-tengah radar capres untuk Pilpres 2024 mendatang, terdapat sosok yang berlatar belakang militer. Mereka adalah Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. 

Keduanya merupakan sosok jagoan perwakilan TNI yang masuk ke dalam survei capres Lembaga Poltracking Indonesia. Meskipun begitu, nama keduanya masih kalah jauh dibandingkan jagoan lainnya yang notabene non-militer. 

Fenomena meredupnya sosok militer di percaturan Pilpres 2024 sendiri banyak disorot oleh sejumlah pengamat. Pasalnya bukan tanpa alasan, sebelum Pilpres 2014 lalu yang dimenangkan oleh Jokowi, sosok militer cukup kuat dalam menggaet minat rakyat. 

Hal ini seperti dikatakan oleh Direktue Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul. Menurutnya, kedua Jenderal TNI tersebut masih belum cukup untuk bersaing di Pilpres. 

"Saya kira kalau sosok Gatot Nurmantyo atau Andika Perkasa masih belum cukup untuk menjadi capres dan belum dilirik publik,” ujar Adib dikutip dari GenPI.co, Jumat (28/10/2021).

Ia menilai masyarakat saat ini cenderung lebih berminat kepada sosok-sosok non-militer seperti Jokowi atau sejumlah Kepala Daerah seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. 

"Ada Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, dan Prabowo. Publik masih melihat sosok seperti itu untuk 2024. Jadi saya kira isu militer ini tidak terlalu laku menurut saya,” katanya.

Menurut Adib, semua ini berubah sejak Jokowi memenangkan Pilpres 2014 atas Prabowo Subianto yang juga merupakan sosok berlatar militer. Sejak saat itu, masyarakat mulai melirik sosok tak hanya dari embel-embel mantan jenderal semata. 

"Karena ketika terpilihnya Jokowi, hal itu membuyarkan cara pandang masyarakat dulu yakni pandangan soal pemimpin dari kalangan militer,” sambungnya. 

Ia bahkan menyebut Jokowi merupakan prototype presiden dari kalangan non-militer yang berhasil mengalahkan sosok Jenderal Prabowo sebanyak dua kali berturut-turut. 

"Jokowi bisa membuktikan bahwa dirinya bisa jadi Presiden sekalipun melawan Prabowo. Ada banyak keunggulan, akan tetapi ada banyak pula kelemahan. Saya kira publik sudah bisa melihat itu,” pungkasnya.

Baca Juga: Publik Cari yang Mirip Jokowi, 2 Jenderal TNI tak Laku di Pilpres

Adapun Prabowo kini dapat dikatakan sebagai satu-satunya kalangan militer yang punya elektabilitas moncer. Itu pun sosok Prabowo kini tak lagi terlalu dipandang dari sisi latar belakang militernya. 

Adib berpendapat bahwa memang keduanya memilik popularitas cukup baik ketika menduduki jabayan di TNI. Hanya saja, menurutnya hal tersebut tidaklah cukup.

“Namun popularitas ketika menduduki jabatan di TNI tentunya tidaklah cukup, perlu faktor lain untuk menguatkan dan mendorong seorang mantan prajurit agar diterima masyarakat, di antaranya kedua sosok tersebut harus bebas dari tuduhan terlibat pelanggaran HAM selama menjadi prajurit dan bebas dari isu korupsi," jelasnya. 

Hal senada terkait minimnya ketertarikan masyarakat dalam melirik sosok militer pada masa kini juga diungkapkan oleh Direktur Lingkar Madani Indonesia atau Lima Indonesia Ray Rangkuti. Menurut Ray, dua nama tersebut mungkin saja untuk bisa turut bergelut di bursa capres.

Hanya menurutnya, perhatian masyarakay terhadap sosok pemimpin dari kalangan militer saat ini sudah tak sekuat dulu, tepatnya sebelum Jokowi mengalahkan Prabowo di 2014.

"Akan tetapi, figur TNI sebagai calon pemimpin tidak sekuat sebelumnya. Bahkan sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan sebelumnya,” ujarnya pada Kamis (28/10/2021). 

Ia memberikan contoh pada pilkada di banyak daerah di mana militer acapkali gagal dalam kontestasi. 

“Saat ini, yang paling dominan adalah citra calon sendiri. Latar belakang militernya bukan lagi satu-satunya penentu. Kiprah dan prestasi juga menjadi acuan,” jelas Ray.

Serupa juga dengan yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto. Menurutnya, baik Andika maupun Gatot merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan kompetensi. 

Namun, ia menilai bahwa sayangnya sejak pemilu 2014 komposisi capres dan cawapres sudah keluar dari pakem politik Indonesia di masa lalu. 

"Isu capres dari kalangan militer sipil sudah tidak lagi menjadi hal yang wajar dalam bursa capres dan cawapres. Hal itu bisa dibuktikan dari hasil survei Poltracking tersebut," ungkapnya, Kamis (28/10/2021). 

Ia menerangkan bahwa saat ini persepsi masyarakat untuk para calon pemimpin lebih dipengaruhi oleh capaian kinerjanya, bukan karena sosok tersebut merupakan jenderal besar atau orang populer lainnya.

"Ini lah potret politik di era IOT (Internet of Think), di mana orang-orang yang masuk radar elektabilitas adalah orang-orang pemilik backbone popularisme dan mampu beradaptasi dalam dinamika jaman artifisial inteligent," terang Satyo.

Tak hanya itu, baik Gatot maupun Andika memiliki hambatan yang serupa apabila ingin maju sebagai capres, yakni persoalan naungan parpol. Keduanya sama-sama berasal dari militer dan tidak terhubung dengan parpol manapun. 

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo menyebutkan bahwa saat ini, tiket untuk maju capres masih dipegang oleh parpol. 

“Keduanya akan terjegal karena tidak punya atau masuk partai. Tiket untuk menjadi capres masih dipegang oleh partai politik, ” beber Kunto, seperti dikutip GenPI.co, Jumat (29/10/2021). 

"Yang jelas, kalaupun mereka punya elektabilitas lumayan, tetap saja mereka harus meminta tiket tersebut,” imbuhnya.

Terlebih, menurutnya, kini parpol cenderung lebih mengajukan kader mereka sendiri untuk jadi capres, alih-alih mengusung sosok baru di luar partai. 

Lebih jauh, terdapat sejumlah hal yang dikhawatirkan dari sosok capres berlatar belakang militer, yakni potensi menggunakan posisi strategisnya untuk mengersaksn dukungan dari para anggota militer lainnya. Pasalnya, sosok Jenderal memiliki basis massa yang besar dan cukup untuk dikerahkan sebagai sumber dukungan.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. 

“Dari aspek proses pemilu tentunya akan dikhawatirkan ada pengerahan orgnisasi TNI baik secara lansung maupun tidak dalam dukung-mendukung kontestan,” ungkapnya. 

“Politik elektoral yang berasal dari mantan prajurit TNI ini tentunya tidak baik bagi TNI. Netralitas TNI (dan Polri) adalah suatu hal yang mutlak dalam proses pemilu,” lanjutnya.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga turut mengucapkan hal serupa. Menurutnya, memang secara prinsip setiap warga negara termasuk Purnawirawan TNI berhak untuk memilih dan dipilih, termasuk mencalonkan diri sebagai capres. 

Kendati demikian, dirinya tetapmengingatkan satu hal yang tidak boleh dilanggar, yakni mencalonkan diri saat masih menjadi anggota aktif TNI.

“Hal yang penting untuk dipastikan adalah kandidat yang berlatar belakang militer tidak menarik narik institusi TNI ke dalam politik, atau menjadikannya sebagai instrumen politik pemenangan,” paparnya dikutip GenPI.co, Jumat (29/10/2021). 

Ia dengan tegas melarang hal tersebut karena dapat merusak profesionalitas militer Tanah Air. 

“Hal tersebut bukan hanya dilarang, tapi juga akan merusak proesionalisme TNI dan membuka penyimpangan lebih besar yang mengganggu kehidupan politik demokrasi,” tegasnya.

Baca Juga: Bukan Kaleng-Kaleng, Jenderal-Jenderal Ini Bisa Laku di Pilpres 2024, Tapi Sayang...

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini