Merasa Gak Langgar Etika, Surya Paloh Tak Khawatir Menteri NasDem Didepak Jokowi dari Kabinet

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak khawatir dengan posisi NasDem di Kabinet. Ia mengaku menghormati kebijakan Presiden Jokowi terkait kemungkinan reshuffle menteri NasDem di kabinet.

Isu menteri NasDem terancam didepak Jokowi santer terdengar usai Surya Paloh menggalang koalisi dengan Demokrat dan PKS.

"Apa saja kebijakan yang dianggap tepat oleh presiden ya kita akan pasti menghormati," kata Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022).

Baca Juga: Surya Paloh Sebut AHY Masuk Kriteria Cawapres Anies

Paloh sendiri tidak menegaskan posisi NasDem siap atau tidak siap menerima jika nantinya terdepak dar kabinet.

Sebab, menurut dia perihal reshuffle hanya Jokowi yang mengetahui. Ia enggan menerka-nerka apa yang menjadi hak prerogatif presiden tersebut.

"Saya sudah katakan, bukan masalah siap atau tidak siap tapi itu hak prerogatif presiden," kata Paloh.

Baca Juga: Bertemu AHY, Surya Paloh Pastikan Koalisi PKS-NasDem-Demokrat Segera Deklarasi

Paloh kemudian menanggapi adanya anggapan bahwa NasDem telah melanggar etika.

"Enggak pernah saya dengar itu dari presiden, NasDem melanggar etika. Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika saya pasti akan datang akan ketemu saya tanya apa yang melanggar etika," kata Paloh.

PDIP Ingatkan NasDem soal Etika

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang menyebut ada pihak yang nyinyir serta mendesak NasDem untuk keluar dari koalisi yang otomatis juga menarik menteri dari kabinet. Hasto mengingatkan permasalahan etika dalam pemerintahan.

Baca Juga: Anies Pamer Kemesraan Bersama Elite Demokrat-NasDem-PKS: Insyaallah Membawa Kebaikan Bagi Negara

Terlebih ketika NasDem menggalang dukungan atau melakukan penjajakan koalisi dengan PKS dan Demokrat, dua partai yang posisinya berada di luar koalisi pemerintah. Penjajakan koalisi itu kian intesn usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaran pemerintahan negara," kata Hasto.