Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan rapor merah terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa sidang I tahun sidang 2022-2023. Formappi menilai lembaga negara yang satu ini tak becus bekerja selama setahun terakhir ini.
Ada banyak hal yang disorot Formappi mulai dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diotaki Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih dari 134 orang pada awal Oktober 2022 lalu.
Dalam kasus-kasus ini, DPR dinilai tak berbuat apa-apa, mereka seolah hanya menjadi penonton dari berbagai peristiwa besar yang tengah melanda masyarakat.
Baca Juga: Adik Brigadir J Soal Bharada Eliezer: Saya Nggak Bisa Dendam, Kita Harus Memaafkannya
Soal kasus pembunuhan Brigadir J, Formappi secara khusus menyorot sikap DPR yang tidak berbuat apa-apa saat istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi tak ditahan kendati sudah dijadikan tersangka. Ketika itu Putri tak ditahan dengan alasan kemanusian lantaran yang bersangkutan masih memiliki balita.
"Tidak ditahannya Putri Candrawathi yang telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penembakan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Padahal perempuan-perempuan lain yang terlibat kasus pidana dan tetap ditahan. Terhadap kasus seperti ini Komisi III DPR sama sekali tidak memperhatikan sama sekali," kata peneliti Formappi, Lucius Karus dalam konferensi pers pada Kamis (27/10/2022).
Kemudian soal tragedi Kanjuruhan, kata Lucius Karus Komisi X DPR RI juga tak berbuat apa-apa untuk menindaklanjuti kasus yang lagi-lagi melibatkan anggota Polri itu. Lucius mengatakan Komisi X ketika itu sempat mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti peristiwa ini, namun nyatanya hingga kini tak terealisasi.
"Respon DPR mang cukup cepat dengan membuat rencana ini dan itu, Formappi berharap DPR tidak 'talk only no action'," tuturnya.
Selain itu, Formappi juga menyoroti soal respon DPR terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Lucius menyebutkan bahwa masyarakat banyak memberikan protes terhadap kebijakan tersebut, namun DPR tidak memperhatikan aspirasi mereka.
"Terhadap tuntutan para mahasiswa dan serikat pekerja dan lain-lain agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, DPR sebagai lembaga tidak mendengarkan jeritan mereka," tegasnya.