Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyebut beberapa hasil kinerja Anies Baswedan selama empat tahun memimpin DKI Jakarta yang baik dan buruk versi dirinya.
Secara umum, lanjut Dedi, kondisi Jakarta saat ini jauh lebih baik dan perubahan di Ibu Kota terlihat cepat dibanding kepemimpinan sebelumnya.
Dedi menilai justru hasil kinerja Anies selama empat tahun memimpin Jakarta yang paling patut dipuji adalah soal penanganan pandemi Covid-19.
"Karena jika kasus yang berkembang di Jakarta setara dengan daerah lain, bisa jadi daerah lain sudah menyerah. Artinya, melihat Anies di Jakarta tidak bisa hanya pada bagian akhirnya, tetapi juga proses dan kausalitasnya," kata Dedi kepada JPNN.com, Kamis (28/10).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu menambahkan bahwa tidak adil jika menilai Jakarta dengan menyamakan standar kota lain.
Seperti soal hak tempat tinggal warga negara, lanjut Dedi, di Jakarta tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.
"Di mana Jakarta menjadi pusat kota urban. Persentase terbesar masyarakat terdampak gusuran. Misalnya, bukan warga sosiologis maupun administratif Jakarta," ujar Dedi.
Baca Juga: 4 Tahun Anies Baswedan, DKI Jakarta Membaik, Layak Kah Maju Pilpres 2024?
Selanjutnya, Dedi menyampaikan hasil kinerja Anies yang masih harus diperbaiki, yakni, soal pelayanan publik dinilai belum tertangani secara sistematis.
"Misal, kebijakan menekan angka kemacetan, Anies sudah berusaha dengan memisahkan jalur pemanfaat jalan, hingga memperketat ganjil genap, tetapi itu jangka pendek. Pun soal lain yang seharusnya didesain dari kebijakan, bukan program berjangka pendek," ujar Dedi.
Sebelumnya, LBH Jakarta meluncurkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Anies selama memimpin Ibu Kota.
Dalam rapor itu terdapat sepuluh poin masalah di Jakarta yang dianggap gagal Anies selesaikan.
Kesepuluh poin itu, yakni, pertama, buruknya kualitas udara di Jakarta, kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, ketiga, penanganan banjir yang belum mengakar.
Keempat, penataan kampung kota yang belum partisipatif, kelima, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Keenam, sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta, ketujuh, belum ada intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, kedelapan, setengah hati menangani pandemi.
Kesembilan, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, dan kesepuluh, pepesan kosong janji hentikan reklamasi.
Lihat Sumber Artikel di JPNN.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan JPNN.com.
