Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa belum ada keputusan terkait waktu pendeklarasian koalisi perubahan antara PKS, NasDem, dan Demokrat.
Ia menyebut, sejauh ini ihwal tanggal deklarasi masih didiskusikan bersama. Meski begitu, Partai NasDem menginginkan koalisi tersebut dideklarasikan pada 10 November mendatang.
"Untuk rencana deklarasi di tanggal 10 November, merupakan usulan dari teman-teman Nasdem. Masih kami diskusikan di tim kecil dan di internal partai kami," ujar Herzaky saat dihubungi, Senin (31/10/2022).
Baca Juga: Surya Paloh Ingin Koalisi NasDem Bersama PKS-Demokrat Dideklarasikan 10 November
Ia menjelaskan, bakal koalisi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS berlandaskan kesetaraan dan kesejajaran. Sehingga setiap pihak menghormati pandangan dan mekanisme setiap partai politik.
"Sehingga setiap anggota bisa bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Hanya, untuk apapun yang berkaitan dengan rencana koalisi, kami sepakati bersama," ujar Herzaky.
Menurutnya, ketiga partai telah menunjukkan keindahan dari dinamika politik. Aspirasi, harapan, dan usulan dapat disampaikan dengan bebas dan terbuka.
Baca Juga: Fix! NasDem, Demokrat, PKS Deklarasi Koalisi 10 November 2022
"Namun, tetap menghormati kemandirian dan independensi masing-masing partai. Dan, semuanya didasarkan kesepakatan bersama," ujar Herzaky.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa pihaknya ingin agar kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dideklarasikan pada 10 November mendatang. Ia menyebut, itu merupakan keinginan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Partai Nasdem, jelas Ali, akan merayakan hari lahirnya pada 11 November mendatang. Sehingga pihaknya mengusulkan pendeklarasian koalisi pada 10 November sebagai kado indah bagi partai.
"Nah ulang tahun Nasdem, kami akan berharap itu (deklarasi koalisi) akan menjadi hadiah ulang tahun terindah buat Partai Nasdem," ujar Ali.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
