Johan Budi Sapto menegaskan bahwa Dewan Kolonel bukanlah kelompok yang bertujuan untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Melainkan diinisiasi untuk menyosialisasikan Ketua DPR Puan Maharani.
"Ini (Dewan Kolonel) kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin menyosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo," ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi," sambungnya.
Baca Juga: PDIP Sanksi Keras Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?
Dewan Kolonel hadir atas inisiatif pribadi anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan. Menurutnya, tidak ada yang salah ketika kader partai mendukung dan mensosialisasikan satu sosok tertentu.
"Silakan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa? Pelanggaran AD/ART? dari mana gitu, tanya saja. Saya hanya kader biasa dari Fraksi PDI Perjuangan yang kemudian ingin membantu Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah," ujar Johan.
Kendati demikian, kelompoknya tetap mengikuti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Baca Juga: Ada Nama Masinton Pasaribu dkk, Dewan Kolonel Disebut Kreatif Banget Buat Cari Muka, Siap-siap!
Diketahui, DPP PDIP memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut merupakan dampak pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres).
Selain Ganjar, DPP PDIP juga memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel yang berisikan anggota Fraksi PDIP DPR. Bedanya, itu merupakan sanksi teguran keras terhadap loyalis Ketua DPR Puan Maharani itu.
Baca Juga: Dewan Kolonel Loyalis Puan Kena Sanksi Keras dari DPP PDIP
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras, dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.