Komisi II DPR Minta Menteri Nonaktifkan Diri dari Jabatannya Jika Maju Sebagai Capres: Kita Sepakat...

Komisi II DPR Minta Menteri Nonaktifkan Diri dari Jabatannya Jika Maju Sebagai Capres: Kita Sepakat... Kredit Foto: Antara/Reno Esnir

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta menteri yang terlibat dalam pemilihan presiden (Pilpres) agar mengambil cuti. Menurut Rifqi saran tersebut untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.

"Saya menghormati putusan MK terkait uji materi Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu. Kita sepakat tidak mau menghadirkan pilpres yang tidak adil, karena itu seluruh pejabat publik termasuk menteri seharusnya menonaktifkan diri tanpa harus mundur dari jabatannya," kata Rifqi, di Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu, (2/11/2022).

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MK memutuskan menteri dan pejabat setingkat menteri tidak harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Rifqi menilai salah satu mekanisme agar menteri atau pejabat setingkat menteri tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu yang bersangkutan harus mengajukan cuti. Cuti ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Kampanye Pilpres.

"Seharusnya menteri atau pejabat setingkat menteri menonaktifkan diri tanpa harus mundur saat kampanye, sehingga berbagai hal terkait penyalahgunaan kewenangan bisa diantisipasi," ujarnya.

Baca Juga: Telak! Kamaruddin Nggak Bisa Ngelak, Putri Candrawathi Patahkan Kesaksiannya Soal Penembak ke-3 Brigadir J: Saya Kaget Bapak Bilang...

Namun, dia mengingatkan apabila menteri atau pejabat setingkat menteri menyalahgunakan kewenangannya untuk menang dalam pilpres, maka sanksinya sudah diatur dalam UU Pemilu.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover