Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa program pembangunan Rumah DP nol rupiah besutan eks Gubernur Anies Baswedan akan tetap dilanjutkan hingga tahun depan dengan catatan tidak mengunakan anggaran daerah.
Heru mengatakan bahwa program tersebut dijalankan secara Business to Business (B2B). Sehingga tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2023.
"Itu (Rumah DP 0) kan B2B, Sarana Jaya, tetap jalan," kata Heru Budi usai meresmikan Rumah Digital untuk Disabilitas di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik habis program rumah DP nol rupiah. Ia meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI memanfaatkan APBD untuk program yang lebih penting bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gembong dalam Rapat Banggar DPRD yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023, di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (1/11/2022).
"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan," kata Gembong.
Dalam rapat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta memaparkan bahwa belanja daerah untuk aspek hunian kena restrukturisasi dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,22 triliun.
Politisi PDI Perjuangan itu lantas mempertanyakan peruntukkan dana tersebut ke Kepala Dinas Perumahan DKI Sarjoko. Sebab, program rumah DP nol persen kembali masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 dengan target pembangunan mencapai 9 ribu unit.
Gembong kemudian meminta agar dana 1,22 T tersebut tidak dimanfaatkan untuk menjalankan program rumah DP nol persen. Selain karena abal-abal, program itu juga dianggap tidak tepat sasaran.
"Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol tidak tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Anies Prestasinya Cuma Ngibul, Masyarakat Medan Juga Dijamin Gak Suka Dengan Dia
Gembong pun menyinggung salah satu persyaratan untuk membeli rumah DP nol persen yang menurutnya tidak masuk akal. Seperti soal pendapatan yang terlalu tinggi, yang sulit dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Awalnya DP nol diperuntukan rakyat miskin, MBR. MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bikin orang miskin lagi," tandasnya.
