Daripada Muncul di Survei, Aktivis HAM Sebut Nama-nama Capres-cawapres Sebaiknya Diuji

Daripada Muncul di Survei, Aktivis HAM Sebut Nama-nama Capres-cawapres Sebaiknya Diuji Kredit Foto: Taufik Idharudin

Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar heran diskusi akhir-akhir ini hanya seputar hasil survei Capres-cawapres. Menurut Haris, diskusi semacam itu kurang substansial untuk menjawab persoalan bangsa. 

"Banyak lembaga survei sibuk rilis hasil survei dan juga kalau kelompok pendukung itu seringnya deklarasi. Yang jilbab merah, kuning hijau. Itu aja praktek kita hari ini. Kita nggak ketemu substansi," katanya di sebuah diskusi di Jakarta pada Minggu (20/11/2022).

Baca Juga: Nasdem-PKS-Demokrat Sering Umbar Pertemuan, Langsung Kena Skakmat: Buat Apa? Kalau Sudah Solid, Deklarasi Dong!

Ia juga mengkritisi ketika negara sedang mempunyai perhelatan G20 di Bali, simpatisan orang yang digadang-gadang sebagai Capres justru sibuk dengan agenda masing-masing. Padahal, isu-isu yang mengemuka di G20 lebih penting untuk didiskusikan.

"Meeting G20 hasilnya 19 hal. Dari mulai kesehatan, pangan, digital nggak ada kelompok pendukung capres yang mendiskusikan. Semua sibuk tur, deklarasi lalu posting di media sosial," tuturnya.

Baca Juga: Monohok! Gara-gara Konten Podcast Deddy Corbuzier, Begini Reaksi Slamet Maarif: Kok, Malah...

Ia menegaskan bahwa nama-nama yang bakal dijagokan untuk Pilpres 2024 perlu diuji bagaimana mentuntaskan persoalan. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) beranggapan, calon pemimpin harus berdedikasi dan teruji.

"Saya kasih contoh. Anies kasih syarat (Cawapres.red) terus Demokrat dan PKS kayak saling joget cacing gocek gocekan. AHY bisa apa? Mustinya PKS nanya itu. Aher bisa apa? Demokrat bisa tanya itu," ucapnya. 

"Atau lebih dalam, kenapa mukanya Erick Thohir ada di mana-mana, agendanya apa? Gosipnya jadi Wapres, apakah bisa beda dengan Ma'ruf Amin? Isi itu yang harusnya diungkap," sambungnya. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengujian itu diperlukan agar pemilihan Capres-Cawapres bukan hanya seolah transaksional semata. Haris juga menilai, jika fenomena jual-beli partai politik saat ini bukan hanya sebatas dibeli untuk mencalonkan seseorang, namun juga partai politik dapat dibeli dengan tujuan agar sampai partai politik tidak mencalonkan seseorang.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover