Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut hanya Pemilu 1999 yang bisa berjalan secara demokratis dan transparan. Selebihnya, pelaksanaan Pemilu baik legislatif maupun Presiden dianggap berjalan secara tidak objektif.
"Seperti yang tidak pernah kita bayangkan, ternyata pemilihan umum tidak bisa berjalan secara objektif, sebagai fakta bahwa kecurangan pemilihan umum menjadi rutinitas dalam setiap pelaksanaan pemilu," kata Cak Imin di acara Launching Lembaga Saksi Nasional DPP PKB, Senin (21/11/2022).
Cak Imin bahkan tidak menepis ketika partainya disebut-sebut selalu merasa dicurangi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Sehingga ia menyarankan agar agar ada pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanan Pemilu.
"Fakta itu ada. Tapi kita harus awasi betul sehingga tidak terulang kembali," ujarnya.
Cak Imin menjelaskan bahwa Pemilu sudah tak berjalan secara objektif semenjak dilakukan Pilkada secara langsung. Menurutnya, dalam pemilu-pemilu berikutnya sudah banyak dilakukan dengan cara yang kotor seperti politik uang.
"Pemilu kita agak rusak setelah pilkada secara langsung. Karena kompetisinya semua hal, maka money politic menjadi sangat dominan," ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI itu khawatir praktik politik uang itu dilakukan secara masif oleh segelintir pihak yang punya kepentingan yang kenyataannya dapat merugikan banyak pihak.
"Money politic terutama langsung ke pemilih dan bisa jadi money politic sampai pada penghitungan suara, terutama di daerah-daerah remote area yang jauh dari jangkauan pengawasan rakyat," tuturnya.
"Kita menginginkan Pemilu tahun 1999 terulang dengan baik, dimana seluruh pihak menjadi pengawas dan menjadi saksi dari transparansi pelaksanaan pemilu," sambungnya.
