Bikin Pilpres Monoton, Presidential Threshold Diserang Ramai-ramai Agar Dihapuskan

Bikin Pilpres Monoton, Presidential Threshold Diserang Ramai-ramai Agar Dihapuskan Kredit Foto: Twitter: @PDI_Perjuangan

Penyelenggaraan Pilpres 2024 tak terasa terus mendekat setiap harinya. Isu yang berkaitan tentangnya pun semakin lama semakin hangat digaungkan oleh masyarakat. Salah satu hal yang ramai dibahas terkait Pilpres adalah menyoal eksistensi ambang batas pencalonan presiden atau biasa dikenal dengan istilah presidential threshold (PT).

Keberadaan PT sendiri merupakan suatu kebijakan yang mana memungkinkan untuk mempersempit peluang seleksi capres, dimana capres Indonesia yang dicalonkan setidak-tidaknya harus memenuhi perolehan suara pemilu minimal sebesar 20 persen. Tepatnya, capres hanya bisa dicalonkan lewat rekomendasi dari partai politik yang berhasil memenuhi PT tersebut.

Secara otomatis, hal ini memperkecil kemungkinan para capres-capres potensial dari kalangan non-parpol untuk bisa turut berpartisipasi dalam pencapresan. Capres yang tersedia pun pada akhirnya tidak murni dari pilihan rakyat sendiri, melainkan perwakilan-perwakilan yang diusung parpol-parpol yang lolos PT. 

Selain itu, parpol-parpol sendiri pun banyak pula yang kesulitan atau bahkan gagal memenuhi ambang batas minimal tersebut, terlebih partai-partai yang masih baru berdiri. Maka dari itulah banyak terjadi koalisi antar partai guna membangun kekuatan untuk mengakali PT tersebut, karena akan sangat sulit bagi suatu parpol untuk dapat berdiri sendiri. Saat ini saja, hanya PDIP yang memungkinkan untuk memenuri syarat tersebut tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Pendiri sekaligus Pengamat Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio. Ia sangat mendukung apabila PT dihapuskan karena menyulitkan masyarakat untuk menentukan pemimpin yang mereka inginkan.

"Threshold harusnya memang enggak ada... Agak percuma juga threshold ini untuk membatasi ruang gerak rakyat dalam tentukan siapa capres yang mereka inginkan," katanya dikutip dari Republika.co.id, Rabu (3/11/2021).

PT sendiri awalnya dibuat dalam rangka untuk membatasi mencuatnya terlalu banyak calon sehingga membingungkan para pemilih. Namun, Hendri berpandangan berbeda, dimana menurutnya andaipun PT menjadi 0 persen, capres tidak akan sebegitu banyak karena orang pun pasti berpikir untuk nyapres karena biayanya yang besar.

"Saya yakin kalau pun (PT) nol persen enggak akan sembarangan juga orang calonkan jadi capres karena mahal biayanya. Kalau pun nol persen PT-nya capres enggak akan lebih dari 5, duitnya siapa yang mau bayar kan mahal," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo yang turut mendukung penghapusan PT karena dinilainya menyebabkan capres tersandera parpol. Seorang capres kini harus memperoleh restu dari parpol apabila ingin maju pada capres mendatang.

Sebutlah contoh kasus Ganjar Pranowo yang sudah memiliki basis dukungan rakyat yang begitu besar, bahkan paling besar, namun masih belum mendapatkan restu dari ketua parpolnya, yakni Megawati Soekarnoputri. Atau kasus Anies Baswedan yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi namun terhambat untuk maju karena harus menjalin hubungan terlebih dahulu dengan parpol yang bersedia mengusungnya.

Baca Juga: PDIP Terindikasi Lebih Memilih Puan Ketimbang Ganjar, Kenapa?

"PT harusnya dihapus. Kalau masih tetap maka calon hanya dikuasai oleh parpol besar," katanya dikutip Republika.co.id, Rabu (3/11/2021).

Penghapusan PT menurutnya bertujuan untuk menghasilkan beragamnya capres dan tidak hanya datang dari nama-nama lama yang sudah dikenal saja, tetapi juga muncul nama-nama baru yang tidak diprediksi sebelumnya namun berpotensi lebih baik dari nama-nama lama.

"Dengan tujuan agar semua warga negara punya peluang maka PT harus dihapus," sambungnya.

Pernyataan tak setuju dengan penerapan PT pada Pilpres 2024 mendatang juga muncul dari Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Ia berpendapat bahwa keberadaan PT hanya membuat jalannya Pilpres menjadi tak adil karena sosok capres yang muncul hanyalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat.

"PT Pilpres membuat kompetisi tidak sehat karena paslon yang muncul sangat terbatas, 2 paslon saja," katanya dilansir Republika.co.id, Rabu (3/11/2021).

Ia juga melihat pengalaman Pilpres dengan 2 paslon pada 2014 dan 2019 yang mana berhasil membentuk polarisasi dan konflik sosial yang memecah persatuan. Hal itu juga menjadikan fungsi representasi tidak efektif karena capres yang diusung hanya berasal dari kubu tertentu.

"Sistem multi partai banyak dan masyarakat Indonesia yang majemuk tak seharusnya hanya memunculkan dua paslon saja. Diperlukan beberapa paslon yang bisa merepresentasikan aspirasi dan kepentingan pemilih yang majemuk," paparnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga turut menyampaikan pandangannya terkait penerapan PT. Ia menilai bahwa penerapan PT selama ini tidak adil karena suara yang dihimpun tidaklah secara umum melainkan hanya suara yang diperoleh parpol pendukung.

"Kalau kita bicara threshold, harusnya kita bicara hasil pemilu secara keseluruhan. Bukan hanya suara yang diperoleh Partai Politik pendukung. Tapi juga suara rakyat daerah yang memilih wakilnya di DPD," ujar Refly pada Agustus lalu.

Ia mengaku lebih setuju apabila PT dihapuskan saja agar dapat memunculkan capres berkualitas yang bisa muncul dari mana saja, termasuk perseorangan, tidak harus melalui Parpol seperti yang terjadi saat ini.

"Saya lebih setuju presidential threshold itu dihapuskan saja, kapan kita bisa memunculkan kompetisi kepemimpinan yang sehat, termasuk dari calon perseorangan, jika sistem Pemilu kita begitu?," imbuhnya.

Adapun Pengamat Politik Rocky Gerung justru lebih jauh menilai bahwa eksistensi PT merupakan salah satu penyebab Pemilu 2024 hanyalah menjadi arena pertarungan para oligarki yang berebut politikus untuk dijadikan hewan ternak mereka.

"Kalau saya buat deskripsi per hari ini, kita tahun 2024 itu semacam kandang oligarki beternak politisi," ujarnya dikutip dari diskusi bertaju "Memprediksi Kemunculan Capres ala Pembagian Wilayah Penanganan Covid" pada 15 Oktober lalu.

"Sudah dikunci itu, yang boleh diternakkan cuma mereka yang punya tiket oleh partai politik. Jadi sudah dikunci di situ," lanjutnya.

Terlebih, menurutnya, situasi tersebut semakin memburuk dengan hadirnya pandemi Covid, sehingga suara kritik publik secara tidak langsung terbungkam karena dipagari oleh kesulitan pandemi.

"Jadi kita lihat bahwa pemilu nanti di 2024, itu jadi ruang tertutup tempat black market of oligarki beroperasi. Black market of politics beroperasi. Di situ akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi dari posisi itu, kita tahu bahwa gak akan ada yang berubah," tuturnya.

Ia pun berharap agar PT dihapuskan dan mengupayakan agar situasi pandemi tidak dipolitisasi.

"Karena itu kita upayakan dari sekarang supaya PT itu dibatalkan, kita upayakan supaya Omnibus Law itu dilenyapkan. Kita upayakan agar Covid itu jangan dipolitisir," tandasnya.

Baca Juga: Dibongkar Blak-blakan, Demi Memuluskan Jalan Anies di 2024, Jusuf Kalla Bakal Turun Gunung

Adapun dari kalangan politisi sendiri pun banyak sekali yang mendorong agar persentase PT sebaiknya dikurangi atau bahkan dihapuskan saja. Salah satu yang mengungkapkan hal ini adalah Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan yang menilai bahwa PT menghalangi kalangan muda untuk bisa turut berpartisipasi menjadi pemimpin nasional. Ia juga menilai bahwa persentase PT tidak pernah diatur oleh UUD 1945.

"Presidential threshold ini di luar nalar akal sehat yang bisa diterima. Penghilangan batasan itu akan memperbanyak alternatif pilihan calon presiden termasuk dari kalangan anak muda," jelasnya dalam acara "Menanamkan Karakter Kepahlawanan pada Generasi Muda" pada Senin (1/11/2021).

Sementara itu dari pihak parpol lain, Partai Gerindra mendukung apabila PT menjadi 0 persen dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.

"Mudah-mudahan dengan tekanan, dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia yang ingin supaya presidential threshold itu bisa 0 persen itu bisa dimenangkan. Itu salah satu cahaya kecil ruang yang insya Allah kalau kita niatkan, kita satukan itu bisa tercapai," ungkapnya pada 28 Oktober lalu.

Sementara dari pihak Partai NasDem, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai menyatakan akan menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai capres dari kalangan luas. Pemenang dalam forum tersebut nantinya akan mendapatkan hak capres dari Nasdem pada Pilpres mendatang.

"Konvensi menghasilkan calon presiden terbaik sebagai pemenang konvensi. Dan yang terakhir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi," kata surya pada 28 Oktober lalu.

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini