Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan alasan dibalik pemberian dana hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta yang lebih besar dari dana yang diterima Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.
Anggota dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan bahwa dana yang diterima MUI lebih besar karena ada program khusus yang dibuat, yakni terkait dengan pemulasaran jenazah.
"Kalau MUI itu agak besar karena ada program pemulasaran jenazah," kata Baco kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).
Baco menyadari bahwa program tersebut memang memakan anggaran yang cukup besar. Sebab, selain untuk kegiatan juga ada pemberian honor secara rutin bagi para pesertanya.
"Kami bikin program kayak bimtek atau diklat pemulasaran jenazah, per kelurahan itu empat orang beserta honornya Rp 500 ribu sebulan, gitu. Nah itu yang agak bengkak, agak banyak biayanya," ujar dia.
Seperti diketahui, dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 yang kini masih dibahas, Pemprov DKI mengalokasikan dana hibah untuk MUI DKI sebesar Rp 15,7 miliar pada 2023. Sementara PWNU Rp 4 miliar, dan PW Muhammadiyah Rp 3,2 miliar.
Terkait dengan dana hibah yang diterima MUI, Baco pun ikut mengusulkan agar sebagian dana hibahnya ditarik ke Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI karena dianggap terlalu besar.
"Jadi kesannya enggak bagus ternyata, MUI-nya besar. Sehingga kami akan tarik ke DMI, kira-kira gitu," ujar Baco.
Sebelumnya, PWNU DKI protes keras karena merasa mendapat perlakuan kurang adil dari Pemprov DKI akibat hanya mendapat alokasi dana hibah senilai Rp 4 miliar dalam RAPBD DKI tahun 2023. Usulan itu, merupakan usulan yang sudah bergulir sejak era Gubernur Anies Baswedan.
"Saat ini PWNU DKI Jakarta diusulkan oleh Gubernur yang lama (Anies Baswedan) tahun 2023 akan menerima Rp 4 miliar, sedangkan MUI (DKI) diusulkan menerima Rp 15 miliar," kata Wakil Ketua PWNU DKI Husny Mubarok Amir dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).