Ngaku Pernah Usut Keterlibatan Polisi di Tambang Ilegal, Ferdy Sambo Blak-blakan: Benar Itu Suratnya, Tanya Saja...

Ngaku Pernah Usut Keterlibatan Polisi di Tambang Ilegal, Ferdy Sambo Blak-blakan: Benar Itu Suratnya, Tanya Saja... Kredit Foto: Istimewa

Ferdy Sambo salah satu terdakwa perkara pembunuhan Brigadir J mengaku soal adanya surat terkait kasus dugaan tambang illegal di Kalimantan Timur.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat usai menjalani persidangan pembunuhan ajudannya itu.

Surat yang dimaksud oleh Sambo yaitu surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditangani.

Surat tersebut juga sudah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ada itu suratnya. Sudah benar itu suratnya,” ujar Sambo setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (22/11/2022).

Namun, Ferdy Sambo enggan mengungkapkan secara detail bagaimana proses penyelidikan tersebut. Ia telah menyarankan para wartawan agar menanyakan hal tersebut kepada penjabat yang berwenang.

“Tanya pejabat yang berwenang, surat itu ada,” katanya.

Diketahui, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan dugaan bisnis tambang illegal di Kalimantan Timur sudah ditangani oleh Bareskrim Polri dan Propam Polri.

Baca Juga: Heboh soal Selebaran Khilafah Bergambar Anies, Nasdem Pasrah: Biarkan Saja Nanti...

Surat laporan hasil penyelidikan tersebut terdaftar dengan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.

Dalam surat tersebut, terdapat beberapa poin yang disimpulkan. Salah satunya terkait dugaan pengelolaan uang koordinasi dan pengusaha tambang batu bara illegal di wilayah hukum Kalimantan Timur secara satu pintu melalui Dirreskrimsus Polda Kaltim.

Uang koordinasi tersebut kemudian dikatakan dibagikan kepada Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dirintelkam, Dirpolairud, hingga Kapolres yang wilayahnya ada kegiatan penambangan batu bara ilegal.

Baca Juga: Heboh Gegara Uang di Rekening Brigadir J dan Bripka RR, Ferdy Sambo Gembar-Gembor Ngaku, Itu Uang…

Lalu, ada pula penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha tambang batu bara ilegal kepada Kombes Pol BH (saat menjabat Kasubdit V Dittipider Bareskrim) dan Komjen Pol AA selaku Kabareskrim Polri. Uang tersebut dikatakan untuk kepentingan dinas yang tak didukung oleh anggaran.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover