Pemerintah dan DPR Sepakati Pasal Rekayasa Kasus di RKUHP, Polisi yang Berani Macam-macam Siap Dikurung 9 Tahun Penjara!

Pemerintah dan DPR Sepakati Pasal Rekayasa Kasus di RKUHP, Polisi yang Berani Macam-macam Siap Dikurung 9 Tahun Penjara! Kredit Foto: Taufik Idharudin

Pemerintah dan legislatif menyepakati pasal rekayasa kasus dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Masuknya pasal tersebut dalam RKUHP disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Pasal ini dimasukkan dalam BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan di bagian kesatu. Rekayasa kasus ditulis dengan klausul gangguan dan penyesatan proses peradilan. 

Baca Juga: Kompak, Dua Pecatan Jokowi Blak-blakan Beber Alasan Pemecatan Anies Baswedan dari Mendikbud, Ngakunya Sih Begini…

Tindak pidana tersebut tertulis di pasal 278 RKUHP versi 24 November 2022. Dalam pasal tersebut diuraikan secara tegas bahwa setiap orang yang melakukan penyesatan proses peradilan akan dipidana penjara enam tahun. 

Diantara bentuk penyesatan peradilan adalah sebagai berikut: 

a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan  

b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan

c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti 

d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi 

e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. 

Baca Juga: Ancam Lapor Polisi Gegara Dikatain Kurapan, Eks Anak Buah Surya Paloh Malah Dapat Nasihat: Kalau Korengan Lapor ke Dokter Kulit Ya!

Baca Juga: Jokowi Khawatirkan Politik Identitas di 2024, Orang PKB Langsung Beber Rekam Jejak Anies Baswedan Sebelum Jadi Gubernur DKI, Ternyata…

Sementara, jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam proses peradilan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama  tujuh tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI. 

Jika dilakukan aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. 

Baca Juga: Paloh Nggak Bisa Hadir di Pernikahan Putra Jokowi Karena Alasan Sakit, Ada yang Nyeletuk: Sebagai Petarung, Kecil Kemungkinan Dia...

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover