Khawatir Kebijakan Warisan Anies Dipretelin Heru Budi, PKS: Apa-apa yang Baik di era Anies Digeser Secara Sistematis

Khawatir Kebijakan Warisan Anies Dipretelin Heru Budi, PKS: Apa-apa yang Baik di era Anies Digeser Secara Sistematis Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku khawatir adanya pergeseran arah kebijakan yang bertujuan menghapus legacy Anies Baswedan di masa Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Politisi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyatakan, upaya sistematis itu terlihat dari pergeseran kebijakan anggaran pada beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan. 

Baca Juga: Alamak! Anies Baswedan Disebut-sebut Pakai Anggaran Penanganan Banjir DKI Buat Bebaskan Habib Rizieq

"Saya khawatir apa-apa yang baik dan diprioritaskan di era Anies itu sekarang digeser secara sistematis," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/11/2022). 

Taufik menyebut tiga program Anies yang mulai digeser sasarannya seperti program jalur sepeda. Saat ini, anggaran untuk perluasan dan peningkatan jalur sepeda dikecilkan setelah sebelumnya sempat dihapus dalam rapat komisi. 

"Padahal ini dulu program prioritas di era Pak Anies yang tujuannya mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan dan mewujudkan keadilan di jalan," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu. 

Kedua, kata Taufik, program sumur resapan saat ini tidak lagi berorientasi pada upaya mengurangi banjir dan konservasi air tanah. Kini, sumur resapan dibuat lebih dangkal tanpa jelas sasaran yang ingin dicapai. 

Program unggulan Anies Baswedan yang juga mulai bergeser adalah integrasi angkutan umum dengan tarif Rp0 seperti dalam Jaklingko, sistem integrasi angkutan umum yang dikelola oleh PT Transportasi Jakarta dengan menggandeng pengelola angkutan umum di ibu kota. 

Baca Juga: Sebut Jokowi Jadi Biang Kerok Perpecahan Indonesia, Refly Harun Teriak Lantang: Habib Rizieq Dimusuhi, Aktivis Ditangkap!

Baca Juga: Kompak, Dua Pecatan Jokowi Blak-blakan Beber Alasan Pemecatan Anies Baswedan dari Mendikbud, Ngakunya Sih Begini…

Jasa layanan angkutan kota itu dibayar bulanan berdasarkan jumlah trayek dan panjang trayek yang dijalani setiap bulannya. Pemerintah DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transportasi Jakarta.

"Sekarang subsidi PT TJ untuk tahun depan dikurangi. Bagaimana mau mengembangkan layanan Jaklingko," ujar Taufik.

Baca Juga: Anies dan PA 212 Bakal Dirikan Negara Khilafah Jika Menang Pilpres, Apa Benar?

Lihat Sumber Artikel di Akurat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover