Prof. Tjipta Sebut Koalisi Perubahan Batal Deklarasi karena Maharnya Belum Cocok!

Prof. Tjipta Sebut Koalisi Perubahan Batal Deklarasi karena Maharnya Belum Cocok! Kredit Foto: Istimewa

Pakar Komunikasi Politik Prof. Tjipta Lesmana mengungkap alasan batalnya deklarasi Koalisi Perbuahan yang digagas Partai NasDem, PKS, dan Demokrat.

Menurut dia, salah satu alasan batalnya deklarasi Koalisi Perubahan itu karena belum ada kecocokan perihal dana untuk mengarungi kontestasi Pilpres 2024.

"Kita tahu di Indonesia ini untuk menjadi presiden dan wakil presiden, bahkan jadi Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, mustahil tanpa doku (uang)," tegas Prof Tjipta dalam acara Indonesia Lawyers Club, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: NasDem Udah Waktunya Angkat Kaki dari Istana, Rocky Gerung Kasih Saran Isi Pidato Perpisahan Surya Paloh ke Jokowi!

Dia mengatakan ketiga partai calon pengusung Anies Baswedan membutuhkan dana yang sangat besar.

Menurutnya, untuk jadi Wali Kota saja membutuhkan sedikitnya Rp3 miliar. Apalagi menjadi presiden dan wakil presiden, mungkin bisa menyentuh angka triliunan.

"Dulu teman saya mau jadi Wali Kota di Sumatera Utara nyari duit 3 M minimal, teman saya ditodong, mana ada uang segitu. Jadi, modalnya besar apalagi Capres-Cawapres, ini mainnya udah T T, bukan M lagi," ucap Tjipta.

Baca Juga: Jusuf Kalla Desak Presidential Threshold 20 Persen Diturunkan, Kalau Tidak Muncul 'Bandar' Politik!

Mahar politik tersebut juga diaminkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Secara terpisah, JK mengatakan bahwa politik saat ini membutuhkan mahar untuk modal mencalonkan diri.

Hal ini, katanya, penyebab adanya aturan presidential threshold 20 persen, sehingga membatasi gerak para calon.

Dengan adanya presidential threshold 20 persen itu, Capres disebutnya berpotensi dimintai mahar politik oleh partai. Atau tercipta deal-deal politik berdasarkan uang.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ungkap Kriteria Capres Jagoannya: Harus Punya Kecerdasan!

"Untuk mencapai syarat 20 persen tentu ada biayanya, ada maharnya, makin mahal," jelas JK dikutip dari kanal YouTube RGTV.

Sebelumnya, PKS-NasDem-Demokrat rencananya akan mendeklarasikan Koalisi Perubahan pada 10 November kemarin. Namun, hal itu urung terlaksana.

Mereka mengeklaim bahwa deklarasi itu ditunda karena masih banyak hal yang perlu dibahas untuk mematangkan koalisi.

Baca Juga: Rizal Ramli Bayar Orang untuk Habisi Gibran, Benarkah?

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover