DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Rapat Paripurna, Yang Nggak Puas Ditantang Gugat di Mahkamah Konstitusi!

DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RKUHP ke Rapat Paripurna, Yang Nggak Puas Ditantang Gugat di Mahkamah Konstitusi! Kredit Foto: Taufik Idharudin

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menyebutkan bahwa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) secara prosedural sudah bisa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Ia mengakui bahwa memang RKUHP terbaru belum bisa mengakomodir keinginan semua pihak. Menurutnya, masyarakat yang belum puas dengan undang-undang tersebut bisa melalukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini sudah persetujuan tingkat pertama maka secara prosedural akan disahkan di Paripurna. Kalau ada warga masyarakat yang merasa hak konstitusional dilanggar pintu mahkamah konstitusi terbuka lebar-lebar," katanya kepada awak media di Gedung DPR RI pada Kamis (25/11/2022).

Baca Juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Pasal Rekayasa Kasus di RKUHP, Polisi yang Berani Macam-macam Siap Dikurung 9 Tahun Penjara!

"Dan disitulah kita melakukan perdebatan hukum yang elegan dan sany kira bermartabat disitu," sambung Pakar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM).

Ia menegaskan bahwa meski belum bisa membuat kitab rujukan yang maksimal, namun Edward memastikan Pemerintah-DPR mempunyai argumen hukum kuat. 

"Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan bahwa substansi KUHP itu sangat solid dan kami siap mempertanggungjawabkan itu. Apabila diuji dan kami yakin kami pasti menang," tegasnya.

Baca Juga: Konsleting Listrik di Mabes Polri Sampai Muncul Kepulan Asap, Dua Teknisi Kena Getahnya, Bakal Diperiksa!

Pria yang akrab dengan sapaan Prof. Eddy ini menekankan bahwa  pemerintah dan DPR sudah mencoba mengakomodasi berbagi pihak. Dan masukan dari berbagai pihak itu tertuang baik di dalam batang tubuh maupun penjelasanya RKUHP.

Sebelumnya, Komisi III DPR sepakat bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke rapat paripurna mendatang. Hari ini DPR dan Pemerintah sudah menyepakati pembahasan pada tingkat I. 

Baca Juga: Sempat Dikira Kebakaran, Polisi Sebut Asap dari Gedung Bareskrim Polri Karena Konsleting Listrik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadier menegaskan, Komisi III akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk menindak lanjuti agar rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah pada 2015 ini dapat dibawa ke rapat paripurna.

Baca Juga: Demi Jegal Anies, Benarkah Jokowi Mengubah UU Pemilu?

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover