Kritik Aturan PCR yang Berubah-ubah, Denny Siregar: Birokrasi Kita Dari Dulu Amburadul!

Kritik Aturan PCR yang Berubah-ubah, Denny Siregar: Birokrasi Kita Dari Dulu Amburadul! Kredit Foto: Instagram/Denny Siregar

Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan kritik dengan menyebut bahwa birokrasi di Indonesia itu berantakan

"Birokrasi kita dari dulu amburadul.." tulis Denny dari Twitter @Dennysiregar7 yang dikutip pada Kamis (4/11/2021).

Tentunya, cuitan ini keluar karena Denny mengkritik perihal aturan tes PCR yang berubah-ubah dan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh menteri yang berbeda-beda pula.

"Seharusnya kebijakan atasi pandemi ini terpusat di satu badan. Wong namanya bencana, kebijakan harus satu komando. Ini lucu. Masalah PCR aja sudah berapa Menteri keluarkan kebijakan yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya ?" Kata dia.

Ketika tes PCR menjadi polemik, muncul isu bahwa sejumlah menteri terlibat bisnis tes PCR. Ini kemudian membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Nama yang terseret adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Nah, kan ? Jadinya diobok-obok deh. Padahal tadinya sudah tenang.." ujarnya.

Baca Juga: Disebut Terlibat Dalam Bisnis PCR, Luhut Angkat Bicara, Mohon Disimak

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan membantah dirinya terlibat dalam Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) yang sedang ramai dibicarakan sekarang.

Dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR ramai dibicarakan setelah laporan investigasi yang dilakukan Majalah Tempo Edisi 30 Oktober 2021 tentang sejumlah laboratorium yang diduga dimiliki sejumlah pejabat di tanah air.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi dengan tegas manampik dugaan keterlibatan Luhut. Dia kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai LAB milik Luhut yang disinggung laporan majalah Tempo tersebut.

Baca Juga: Dapat Banyak Jawabatan Penting dari Presiden, Partai Ummat Curigai Hal Ini, Jangan-jangan Jokowi dan Luhut...

“Pertama, perlu saya perjelas bahwa Toba Bumi Energi adalah anak perusahaan Toba Bara Sejahtra, dan saham Pak Luhut yang dimiliki melalui Toba Sejahtra di Toba Bara Sejahtra (TBS) sudah sangat kecil yaitu dibawah 10 persen, jadi Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi,” ujar Jodi kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Kemudian terkait GSI Lab, Jodi mengakui bahwa Menko Marinves Luhut pernah diajak oleh koleganya dari Grup Indika, Adaro dan Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid dengan kapasitas test yang besar.

“Karena hal ini dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini adalah salah satu kendala. Jadi total kalau tidak salah ada 9 pemegang saham disitu. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” demikian jelas Jodi.

“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat dibidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial. Malah diawal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing covid-19,” sambungnya.

Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini