Minta RKUHP Buru-buru Disahkan, Politisi Gerindra Singgung Kasus Habib Rizieq: Pakai KUHP Lama, Orang Kritis Bisa Ditangkap!

Minta RKUHP Buru-buru Disahkan, Politisi Gerindra Singgung Kasus Habib Rizieq: Pakai KUHP Lama, Orang Kritis Bisa Ditangkap! Kredit Foto: Sindonews

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengakui bahwa isi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini menuai perdebatan. Ia mencontohkan soal perluasan makna perzinahan yang mendapat penolakan karena dianggap mencampuri privasi warga negara. 

Namun, ia menegaskan bahwa aturan tersebut juga dibanjiri apresiasi. Maka, oleh Komisi III DPR dirumuskan agar ada titik temu antar dua pendapat yang bertentangan ini.

"Termasuk juga perluasan larangan zina, banyak masyarakat mengapresiasi, tapi ada juga yang mengecam. Sehingga kita harus mencari titik temu," katanya kepada wartawan pada Selasa (29/11/2022).

Baca Juga: Orang Gerindra Nggak Ikut Emosi dengar Relawan Jokowi Pengen Ganyang Oposisi: Saya Pengalaman Sekali, Kalau Video Dipotong....

Ia menerangkan bahwa yang paling penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru ini bisa segera disahkan. Bahkan, Wakil Ketua Partai Gerindra ini menekankam kalau bisa hari ini juga.

 Habib menjelaskan, ada beberapa pasal baru yang merupakan terobosan dari Komisi III DPR RI dan memang tidak ada di KUHP saat ini. Misalnya pidana bagi pelaku rekayasa kasus.

"Soal dimasukan nya pasal larangan kepada penegak hukum untuk melakukan rekayasa kasus itu nggak ada di KUHP yang lama.  Memalsukan barbuk dan sebagainya itu ada di KUHP yang baru," tegasnya. 

Baca Juga: Relawan Jokowi Ngaku Siap Perang, PKS Curiga 3 Periode: Gerakannya Bukan Berhenti Malah Jalan Terus, Bahaya!

Jadi, kata dia, Komisi III DPR RI bukan hanya  menyerap aspirasi tapi juga memformulasikan pasal baru dari kasus yang muncul di masyarakat. Menurutnya, KUHP buatan Belansa sudah tidak relevan digunakan saat ini karena menyengsarakan rakyat.

"Contoh teman-teman yang bersikap kritis dan dianggap bersebrangan dengan kekuasaan dikenakan pasal-pasal tentang penyebaran kebohongan pasahal tidak terjadi kerusuhan. Contoh Habib Rizieq, Syahganda, Edy Mulyadi," tegasnya.

"Mereka dituduh menyebarkan kebohongan tetapi tidak ada kerusuhan. Meraka dipidana dengan UU 146 KUHP yang lama. Dengan diberlakukan KUHP baru, orang yang dituduhk menyebarkan berita kebohongan harus dibuktikan," pungkasnya. 

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover