Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berusaha untuk mencegah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung dalam Pilpres 2024.
Ia mengatakan beberapa hal yang menjadi alasan Jokowi bersikeras untuk tak mengizinkan Anies menang.
Tak terkecuali, dinasti politik. Jokowi memang bukan elite partai politik yang umumnya melibatkan seluruh keluarganya, namun, menurut Refly, Jokowi sudah mulai mempersiapkan ‘bantalan’ untuk kerabatnya.
“jangan lupa political dynasty, dinasti politik yang mereka bangun, yang Jokowi bangun,” tutur Refly dalam kanal Youtube pribadinya pada Rabu (30/11/2022).
Bahkan, Refly mengatakan, Jokowi mungkin akan membawa putra bungsunya, Kaesang Pangarep untuk mturut meramaikan dunia politik. Padahal, selama ini Kaesang menjadi satu-satunya anak Jokowi yang tak terjun dalam dunia politik.
“Yaitu Bobby Nasution, diperkirakan dia minimal menjadi Wakil Gubernur, atau bahkan Gubernur Sumatera Utara dalam pemilihan berikutnya,” ungkapnya.
“Lalu kemudian Gibran Rakabuming itu akan lompat ke DKI 1, atau setidak-tidaknya Jawa Tengah 1. Kemudian, nanti Kaesang Pangarep akan masuk Solo,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan beberapa alasan lain Jokowi bersikeras mempertahankan pengaruh politiknya. Seperti, untuk menutupi kasus KM 50, isu ijazah palsu, hingga Ibu Kota Negara (IKN).
“Kalau kita bicara agenda seperti KM 50, apakah Presiden Jokowi tidak ketar-ketir kalau ini dibuka? Karena akan melibatkan Istana sebagai orang yang membiarkan paling tidak. Jelas-jelas ada pelanggaran hak asasi manusia disini tapi kemudian tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.
Ia juga sempat membandingkan sikap Jokowi saat menanggapi kasus pembunuhan Brigadir J, dan tragedy Kanjuruhan. Pasalnya, Jokowi dinilai sangat reaktif serta langsung memberi instruksi untuk kedua kasus tersebut.
Baca Juga: Kacau! Jokowi Mulai Berani Melangkahi Kewenangan Megawati, Pengamat: Sudah Melanggar…
“yang kedua isu ijazah palsu sampai sekarang belum diklarifikasi, kita belum tahu kebenaran substantifnya,” kata Refly.
“Selanjutnya adalah IKN, seandainya tidak dilanjutkan oleh rezim yang baru, kalau rezimnya pro Jokowi atau boneka Jokowi, dia punya jaminan untuk dilanjutkan,” lanjutnya.
