Politisi Demokrat Angkat Topi Panitia Reuni 212 Tak Undang Anies Baswedan, Berarti Bersih dari Kepentingan Capres-capresan!

Politisi Demokrat Angkat Topi Panitia Reuni 212 Tak Undang Anies Baswedan, Berarti Bersih dari Kepentingan Capres-capresan! Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Politisi Partai Demokrat, Santoso mengapresiasi panitia yang tidak mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke acara Reuni 212. Menurutnya, langkah tersebut membuktikan jika Reuni 212 bersih dari kepentingan politik.

"Kalau tidak diundang maka sudah tepat itu. Karena pihak penyelenggara Reuni 212 murni bahwa kegiatan itu adalah untuk kemaslahatan umat. Tidam ditunggangi untuk kepentingan pihak lain seperti yang digadang-gadang jadi capres dan lain sebagainya," katanya saat dikonfirmasi Populis.id pada Kamis (01/12/2022).

Baca Juga: Apes Banget! Anies Nggak Diajak Reuni 212, Panitia: Mau Kita Undang Tapi Nggak Bisa Baca Doa

Ia menilai, pihak penyelenggara Reuni 212 sangat menyadari bahwa sebagai komunitas yang independen, mereka tidak ingin ada penilaian gerakan ini dimanfaatkan oleh orang tertentu. Dimana, kata dia, pihak tersebut sengaja ingin menganbil manfaat dari moment Reuni tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI ini juga menegaskan, tidak ada masalah dalam gelaran tersebut. Asalkan, acara yang dimulai sejak Jumat dini hari itu berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak ada masalah selama kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara atau pihak manapun tidak dapat melarang suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan sesuai dg peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga: Reuni 212 Nggak Digelar di Monas Tapi di Masjid At-Tin, Begini Penjelasan Tangan Kanan Habib Rizieq, Simak Baik-baik!

Santoso mengingatkan bahwa pemerintah melalui aparat kemanan jangan sampai mencurigai rakyatnya sendiri yang ingin berekspresi menyalurkan aspirasinya. Baik untuk kepentingan komunitasnya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Pemerintah jangan selalu mencurigai  gerakan atau aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat itu bertujuan merongrong kewibawaan pemerintah. Jika ada kritik yang disampaikan masyarakat itu adalah obat agar pemerintah tidak menyimpang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik," tuturnya.

Baca Juga: Nah Lho... Beri Kesaksian Bilang Ingin Tabrakan Mobil Saat Bersama Brigadir J, Ricky Rizal Malah Ngebantah Omongan Bharada E

Menurutnya, jika pemerintah anti kritik dan rakyat juga bungkam atas penyimpangan yang terjadi maka akan lahir pemerintahan yang otoritrian.  Ciri khas pemerintahan otoriter adalah menutup ruang berekspresi bagi rakyatnya yang mengkoreksi jalannya pemerintahan.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover