Ada Tulisan KUHP Kafir di Motor Suzuki Smash Milik Bomber Polsek Astana Anyar, Orang Demokrat Merespons, Sebut-sebut Era Sebelum Jokowi

Ada Tulisan KUHP Kafir di Motor Suzuki Smash Milik Bomber Polsek Astana Anyar, Orang Demokrat Merespons, Sebut-sebut Era Sebelum Jokowi Kredit Foto: Twitter/@yusuf_dumdum

Anggota Komisi III DPR RI Santoso menanggapi tulisan KUHP produk kafir yang ditempel pada motor Suzuki Smash milik pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Rabu (7/12/2022). Motor dan tulisan itu telah diamankan polisi setelah pelaku mati konyol karena meledakan diri. 

Menurut Santoso yang juga politisi Demokrat itu, dengan adanya tulisan bernada protes itu menunjukan  masyarakat kurang memahami KUHP yang baru saja disahkan DPR. Padahal, undang-undang tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Sepeda Motor Suzuki Smash Milik Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar Jadi Sorotan, Ada Tulisan RKUHP Produk Kafir

"Saya melihat masyarakat tidak melihat secara nyata bahwa KUHP dibentuk oleh bangsa sendiri untuk melindungi bangsanya sendiri. Ini dibuat, upaya revisi ini semenjak lama, dilakukan sebelum era pak Jokowi," katanya kepada awak media pada Rabu (07/12/2022).

Ia menganggap bahwa sampai saat ini masyarakat melihat undang-undang masih belum utuh dan sepotong-sepotong. Ia mencontohkan pasal dugaan penghinaan terhadap kepala negara, presiden, kalau KUHP lama itu yang menghina ditangkap. 

"Sekarang nggak begitu, kalau presiden dan wapres, lembaga negara yang dihina tidak melakukan pelaporan, karena ini delik aduan, tidak akan diproses. Jadi tidak ada penangkapan sewenang-wenang," ucapnya.

"Kan disitu jelas termasuk juga profesi wartawan, jelas banget. Semua itu delik aduan, nggak ada langsung main tangkap," sambungnya.

Baca Juga: Polsek Astana Anyar Rusak Parah Akibat Bom Bunuh Diri, Baliho Jokowi Tetap Berdiri Tegak di Samping Pintu, Ajaib!

Baca Juga: Namanya Agus Muslim, Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar yang Pilih Mati Konyol Terafiliasi dengan JAD Jawa Barat

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa KUHP dibentuk untuk kemanfaatan bersama. Oleh karena itu, kata dia, aparat penegak hukum tidak akan bisa lagi sewenang-wenang melakukan penangkapan kepada warga negara.

"KUHP yang baru dibuat untuk kepentingan bangsa sendiri, kalau dulu yang buat Belanda untuk kepentingan penguasa. Sekarang sifatnya melindungi warga, agar tidak ada abuse of power," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover