Qodari Justru Minta Pemilu 2024 Gak Ditunda, tapi Jokowi Boleh Nyapres Lagi

"Kenapa saya sebut terbolak-balik kepala desa yang memimpin unit terkecil pemrintahan sangat kecil ya itu masa jabatan kepala sudah tiga kali dan tiap masa jabatan 6 tahun jadi hemat saya sih paralel bahwa masa jabatan preiden tiga kali enam tahun 18 tahun itu baru kalau memang presiden," tuturnya.

Baca Juga: Murka Sejadi-jadinya, Loyalis Ganjar Muak Lihat Johnny G Plate Ikut Anies Kampanye: Mundur dari Jabatan Menteri!

Lebih lanjut, ia mengatakan, nantinya jika seorang kepala negara memimpin tiga periode berkinerja bagus, maka akan diapresiasi oleh rakyat. Namun, jika berkinerja buruk maka tidak perlu maju kembali dalam pemilu selanjutnya.

"Mengenai kekhawatiran masa jabatan teelalu lama dan presidennya itu buruk ya buruk kalau lama kasian bangsa indonesia menurut saya kalau presidennya buruk rakyat tidak puas jangankan tiga periode gitu dua periode juga tidak akan terjadi karena di pilpres berikutnya rakyat tak akan memilih dia lagi rakyat akan memilih kandidat yang lain," katanya.

Bamsoet Usulkan Pemilu Ditunda

Sebelumnya, Bamsot memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Baca Juga: Johnny G Plate Ikut Anies Kampanye di Papua, Loyalis Ganjar Murka: Memalukan! Gak Punya Etika Politik

Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.

Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.