Singgung Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu, Masinton PDIP: Kalau Dipaksakan Bisa Seperti Soeharto Dulu, Muncul…

Singgung Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu, Masinton PDIP: Kalau Dipaksakan Bisa Seperti Soeharto Dulu, Muncul… Kredit Foto: Taufik Idharudin

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan semua harus kembali kepada semangat konstitusi dan tidak melakukan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode atau penundaan pemilu tanpa alasan yang kuat.

Hal itu, menurutnya, dipaksakan untuk dilakukan hanya akan mengulang sejarah seperti yang dialami saat Presiden Soeharto.

Pernyataan Masinton tersebut menanggapi terkait pernyataan dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang memandang penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diperhitungkan kembali.

Sebab, menurutnya, agenda besar itu mempunyai banyak potensi.

"Menurut saya, kita kembali pada semangat konstitusi. Harus ada kepastian dalam ketata negaraan kita. Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk mengubah ketata negaraan kita. Kalau umpanya pemilu kan per 5 tahun maka harus ada argumentasi kuat kalau mau ditunda," kata Masinton ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Ia menilai, terkait ada usulan penundaan pemilu argumentasinya harus bisa diterima oleh publik.

“Apasih alasan logis biar diterima masyarakat? Apakah alasan recovery bisa dijadikan dasar? Harus dilempar ke publik dulu. Apakah bisa menerima?” Ungkapnya.

Baca Juga: Sering Dapat Nyinyiran, Nasdem Akhirnya Buka-bukaan Alasan Pilih Anies Jadi Capres, Ternyata Oh Ternyata…

Ia juga menyebut, jika alasan atau argumentasinya dipaksakan hanya akan mengulang sejarah buruk seperti apa yang dialami oleh Presiden Soeharto. Saat itu, yang terjadi malah krisis ekonomi serta krisis politik munculnya gerakan mahasiswa menduduki Gedung DPR.

Baca Juga: Rizal Ramli Nyinyirin Pernikahan Kaesang Sampai Singgung Presiden dari Rakyat Biasa, Eh Dibalas Gibran Cuma Satu Huruf, Telak!

"Argumentasi harus dilempar, diuji ke publik. Kalau dipaksakan bisa seperti Soeharto dulu, 97 pemilu, dan kemudian 97 juga pak Harto diangkat sidang MPR, kemudian sejak pak Harto dilantik di sidang MPR muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR dan 21 Mei pak Harto menyatakan berhenti," ungkapnya.

Ia tak mau sejarah kelam itu terulang kembali para era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita nggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada pak Jokowi," tuturnya.

Baca Juga: Singgung Pesta Mantuan Jokowi Lebih Megah dari Sultan Solo, Ruhut Sitompul Tampar Rizal Ramli: Nggak Ada Malunya, Karena Sudah…

"Pak Jokowi jika argumentasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilunya tidak diterima masyarakat dan cenderung dipaksakan, itu bisa jadi nanti menjadi bolak-balik, bisa jadi Boomerang Terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika,” pungkasnya.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover